Situs Web DPR SEMPAT DIRETAS Diubah Jadi Dewan Pengkhianat Rakyat, IT DPR Turunkan Situs yang Dihack

Editor: Amalia Husnul A
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi Petugas Dinas Gulkarmat DKI Jakarta sedang melakukan penyemprotan cairan disinfektan di seputar areal Gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (9/8/2020). Sempat diretas, laman depan situs web DPR RI diubah menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat

Ada notifikasi "error" yang muncul ketika membuka situs web DPR.

Namun dari pantauan TribunKaltim.co, Kamis 8 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, situs web DPR telah kembali. 

Laman depan situs web DPR telah kembali pulih. Tangkap layar web DPR Kamis 8 Oktober 2020 pukul 15.00 WIB (http://www.dpr.go.id/)

Selain itu, diduga sebagai sindiran terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja, warganet dibuat heboh dengan ditawarkannya Gedung DPR RI dijual beserta isinya, yakni Anggota DPR RI di situs belanja online.

Pihak Sekretariat DPR RI pun berharap Kepolisian menindaklanjuti aksi bercanda di situs belanja online tersebut.

Viral Gedung DPR RI dijual beserta isinya dijual murah di situs belanja online seperti Shopee dan Tokopedia.

Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp 500, Rp 5000 hingga Rp 10 ribu.

Melihat hal tersebut, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memberikan tanggapannya.

Menurut sang Sekjend DPR RI, postingan netizen tentang Gedung DPR/MPR dijual di situs jual beli online adalah guyonan yang tidak pada tempatnya.

Indra menegaskan bahwa Gedung Parlemen merupakan barang milik negara (BMN) yang dicatat dan dikelola Kementerian Keuangan.

"Ini kan BMN.

Jadi, joke-joke semacam itu saya kira tidak pada tempatnya," ujar Indra dalam konferensi pers yang disiarkan melalui akun Instagram DPR RI, Rabu (7/10/2020).

Di satu sisi, pihaknya tidak akan melaporkan akun yang melontarkan guyonan itu ke polisi.

Nikita Mirzani Kritik Puan Maharani karena Matikan Mikrofon, Nyai Ancam Datangkan Tante Lala

2 Wartawan Kena Semprotan Water Cannon, PWI dan IJTI Kaltara Sampaikan Somasi ke Kapolres Tarakan

Sebab gedung parlemen tercatat milik Kementerian Keuangan sehingga merekalah yang lebih pantas untuk melaporkannya ke Kepolisian.

Namun, pihaknya akan sangat mengapresiasi apabila aparat turun langsung mencari siapa pihak yang melontarkan guyonan itu.

"Menurut saya kepolisian juga harus mengambil tindak tegas," ujar Indra.

Halaman
1234

Berita Terkini