TRIBUNKALTIM.CO - Sekitar kantor Mahfud MD terpasang spanduk sudutkan ormas Eks Panglima TNI, disebut jadi dalang demo.
Aneka spanduk terkait unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja terpampang di sepanjang Jalan Merdeka Barat, termasuk di dekat Kantor Menkopolhukam Mahfud MD.
Bahkan ada beberapa spanduk yang menyudutkan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ( KAMI) yang didirikan eks Panglima TNI Gatot Nurmantyo.
Di spanduk itu tertulis KAMI menunggangi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.
Sejumlah spanduk bertuliskan kampanye anti anarkis terpasang di sejumlah titik Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2020) siang.
Berbagai macam spanduk atau banner mulai dari tulisan "Jangan ajarkan anak SMK dengan ANARKIS", hingga "Anarkis sama dengan PKI" menghiasi taman yang berada di tengah Jalan Medan Merdeka Barat.
Baca juga: Terjawab Draft Final UU Cipta Kerja Resmi Bukan 905 Halaman, Ada Tambahan, Mau Diserahkan ke Jokowi
Baca juga: Terjawab Jokowi Belum Baca Draft Final UU Cipta Kerja, Menkominfo Bocorkan Sumber Informasi Presiden
Baca juga: Refly Harun Bocorkan Penyebar Hoaks Sesungguhnya UU Cipta Kerja, Aturan Belum Final Sudah Disahkan
Baca juga: Pertemuan Said Aqil Siradj dan Menaker Bahas UU Cipta Kerja Tak Mempan, PBNU Gugat UU Cipta Kerja
Namun ada sebuah spanduk yang cukup mencolok terpasang di seberang Kantor Kemenkopolhukam, bahkan sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat.
Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, setidaknya ada 13 spanduk berisikan kalimat bahwa KAMI terbukti menunggangi aksi demo buruh dan pelajar, terbentang dari depan Kemenpolhukam hingga depan Museum Nasional.
"KAMI Terbukti MENUNGGANGI AKSI DEMO BURUH & PELAJAR," bunyi isi spanduk tersebut.
Belum diketahui pihak mana yang memasang spanduk tersebut di lokasi.
Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) berada kurang lebih 15 meter sebelum lokasi spanduk terpasang.
Kawat berduri yang dibentang oleh pihak kepolisian memaksa massa tetap berada di depan Kementerian Pariwisata.
Adapun aksi demonstrasi ini ditujukan karena pihak buruh dalam hal ini KSBSI merasa dibohongi atas isi dan pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober kemarin.