Lengkap, Feri Amsari Bongkar Indikasi Cacat Prosedur di UU Cipta Kerja, Belum Masuk ke Substansi
Lengkap, Feri Amsari bongkar indikasi cacat prosedur di UU Cipta Kerja, belum masuk ke substansi
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Lengkap, Feri Amsari bongkar indikasi cacat prosedur di UU Cipta Kerja, belum masuk ke substansi.
Omnibus Law UU Cipta kerja yang sudah disahkan DPR RI terus menuai polemik.
Diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan meneken draft UU Cipta Kerja menjadi lembaran negara.
Pemerintah meminta pihak yang tak sepakat dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja bisa menempuh jalur Mahkamah Konstitusi.
Direktur Pusat Studi dan Kajian Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menyebut pemerintah dan DPR tidak bisa menghapus pasal di undang-undang yang telah disahkan.
Meski saat pembahasan disepakati untuk dihilangkan.
Baca juga: Bukan Hanya eform.bri.co.id, Cara Cek Penerima BLT UMKM Bank Mandiri Syariah & BNI, Batas November
Baca juga: Setahun Jadi Mendikbud, Forum Guru Beri Nadiem Rapor Merah, Ada Nilai Eks Bos Gojek yang Dapat 100
Baca juga: Lengkap, Live Streaming Trans 7 & Usee TV MotoGP Teruel 2020, Berlangsung, Ada Kejutan Rider Jepang
Baca juga: Terjawab, Jadwal Pencairan BLT Subsidi Gaji Tahap II, Langsung Masuk Rekening, Menaker: Semua Lancar
Hal tersebut disampaikan Feri menyikapi adanya penghapusan Pasal 46 tentang Minyak dan Gas Bumi dari Undang-Undang Cipta Kerja.
"Tidak bisa seperti itu (dihapus), kan tidak ada buktinya bahwa semua sepakat di Panja.
Artinya ini pas sidang paripurna persetujuan bersama, mereka menyetujui blank kosong tanpa ada draf yang jelas di tangan mereka," kata Feri Amsari saat dihubungi Tribun, Jakarta, Minggu (25/10/2020).
Menurutnya, Kementerian Sekretariat Negara atau pihak Istana juga tidak bisa menghapus pasal.
Karena semua isi UU Cipta Kerja yang ada ditangan pemerintah sudah disetujui bersama di rapat paripurna DPR.
"Intinya pemerintah dan DPR mengabaikan proses.
Undang-undang ini disahkan dengan cara berantakan dan hendak diundangkan dengan cara berantakan pula," kata Feri Amsari.
Ia pun menyebut, cara-cara penghapusan pasal itu tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-undang tersebut, jelas mengatur bahwa perubahan UU setelah pengesahan pada rapat paripurna hanya boleh dilakukan sebatas memperbaiki kesalahan pengetikan.
