Demo Tolak UU Omnibus Law

Aliansi Mahakam di Samarinda Kecewa Atas Sikap Presiden Joko Widodo, Telah Teken UU Cipta Kerja

Aliansi Mahasiswa Kaltim Menggugat (Mahakam) melanjutkan unjuk rasa kesembilan kalinya di Kota Samarinda

Penulis: Jino Prayudi Kartono | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/NEVRIANTO HARDI PRASETYO
Mahasiswa dari Aliansi Mahakam melakukan aksi unjuk rasa lanjutan di depan kantor DPRD Kaltim, Kamis (5/11/2020). Mereka menuntut pemerintah segera mencabut UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan Presiden Joko Widodo. TRIBUNKALTIM.CO/NEVRIANTO HARDI PRASETYO 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Aliansi Mahasiswa Kaltim Menggugat (Mahakam) melanjutkan unjuk rasa kesembilan kalinya di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Beberapa hari sebelumnya, mahasiswa aliansi Mahakam ini melakukan aksi unjuk rasa di depan Universitas Mulawarman (Unmul).

Yohannes Richardo Nanga humas Aliansi Mahakam mengaku kecewa atas tindakan pemerintah pusat. Apalagi setelah Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menandatangi undang-undang tersebut menambah kekecewaan para mahasiswa.

Apalagi dengan janji-janjinya selama masa kampanye di pilpres kemarin yang mendukung Wong cilik dirasakan telah dikhianatinya.

Apa yang dijanjikan Jokowi tentang nawacita berubah menjadi duka cita. Diam-diam menandatangi undang-undang tersebut.

"Padahal banyak yang menokaknya. Bahkan kalangan akademisi juga Menolak UU tersebut untuk disahkan," ucapnya.

Baca Juga: Indonesia Resmi Resesi, Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal III 2020 Minus 3,49 Persen

Baca Juga: Satpol PP Kukar Segel Tower Tidak Berizin di Tenggarong Kutai Kartanegara

Baca Juga: UPDATE Virus Corona di Tarakan, Tambah 4 Kasus Konfirmasi Positif Covid-19

Baca Juga: Bayi Hidrosefalus di Berau Dirawat di Rumah Sederhana, Butuh Biaya Besar untuk Operasi

Selain itu pihaknya menganggap pemerintah saat ini tidak melibatkan masyarakat dalam membuat UU tersebut.

"Kami sangat kecewa katanya wong cilik justrunya bukan terhadap masyarakat kecil justru berpihak kepada pemodal dan berpihak kepada oligarki," ucap Yohanes Richardo.

Hingga berita ini diturunkan, para mahasiswa menarik barikade depan pagar kantor DPRD Kaltim. Mereka saat ini berada pun berada di depan pagar kantor DPRD Kaltim.

Bahkan beberapa mahasiswa membakar ban di depan pagar kantor. Saat ini para mahasiswa berupaya mendobrak pintu masuk utama kantor DPRD Kaltim.

Tuntut Cabut Omnibus Law

Halaman
1234
Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved