Pesan Jokowi agar Pembangunan IKN Nusantara tak Rugikan Masyarakat dan Curhat Warga yang Tersingkir

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan agar pembangunan IKN Nusantara tidak merugikan masyarakat termasuk soal pengadaan lahan. 

Pernyataan Presiden Jokowi agar pembangunan IKN Nusantara tidak merugikan masyarakat ini disampaikan dalam kunjungan kerja ke Kalimantan Timur (Kaltim) pekan ini.

Sayangnya, sejumlah warga yang lahannya masuk kawasan IKN Nusantara sudah mengeluhkan ganti rugi lahan yang terlalu rendah sehingga tak bisa membeli lahan baru.

Dampaknya, warga harus tersingkir dari kampungnya sendiri lantaran uang ganti rugi lahan tak cukup untuk beli lahan baru dan harus kehilangan lahan yang merupakan sumber penghidupan.

Dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi mengatakan "Saya sampaikan kemarin ke Kepala Otorita IKN Pak Bambang, jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan oleh pembangunan Ibu Kota Nusantara ini." 

Saat meninjau proyek tol sepanjang 40 kilometer ini, Jokowi mengeklaim tak ada masalah soal pengadaan lahan untuk pembangunan tol.

"Kemarin iya (ada masalah), tetapi hari ini sudah diinfo oleh Pak Menteri PU sudah tidak ada masalah," ujar Jokowi seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

"Tingal bayar bulan Maret, minggu depan," imbuh mantan wali kota Solo itu.

Selain itu, Jokowi juga memperingatkan agar proyek pembangunan IKN tidak boleh merusak lingkungan.

Jokowi berjanji akan memberi teguran bila ada pekerjaan dalam proyek IKN yang tidak memperhatikan aspek lingkungan.

Baca juga: Warga Ramai Protes Nilai Ganti Rugi Lahan IKN Nusantara, Pemkab PPU Ambil Langkah

"Konsep kota yang ingin kita hadirkan di Ibu Kota Nusantara adalah konsep lingkungan.

Sehingga sekecil apa pun yang berkaitan dengan lingkungan ini harus diperhatikan," ujar Jokowi.

Kekecewaan Warga yang Lahannya Masuk IKN Nusantara

Diberitakan sebelumnya, sejumlah warga yang lahannya masuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim, mengaku kecewa karena harga ganti rugi lahan terlalu kecil.

Bagi mereka, nilai ganti rugi sejumlah itu tak cukup untuk membeli lahan baru yang harganya sudah meroket.