KPU PPU Siapkan Dua TPS Khusus untuk Pekerja IKN Nusantara, Komisioner: Statusnya Pemilih Khusus

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Untuk mengakomordir para pekerja IKN Nusantara menyalurkan hak pilihnya di Pemilu 2024 nanti, KPU Penajam Paser Utara (PPU) bakal menyiapkan dua TPS Khusus.

Dua TPS Khusus ini berada di wilayah Sepaku akan menampung para pekerja IKN Nusantara yang akan menyalurkan hak pilihnya saat Pemilu 2024 nanti,

Menurut Komisioner KPU PPU Wiwik Susiati menyebut, para pekerja IKN Nusantara ini berstatus sebagai pemilih khusus.

Komisioner KPU PPU ini menyebut para pekerja IKN Nusantara ini hanya akan memberikan hak suara pada pemilihan presiden dan wakil presiden atau Pilpres 2024.

Kepada TribunKaltim.co, Komisioner KPU PPU Wiwik Susiati mengatakan,Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) telah menyiapkan dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di IKN Nusantara.

Dua TPS tersebut menurut Wiwik Susiati akan mengakomodir hak suara para pekerja, terutama yang berasal dari luar Kaltim.

 Saat ini, setidaknya jumlah pemilih di IKN yang terdata sebelumnya mencapai 700 orang.

Namun, yang masa kerjanya sampai Februari 2024 atau bertepatan hari pemilu, hanya sekitar 304 pekerja.

"Sebelumnya itu 700 pekerja, kemudian turun jadi 300 karena banyak yang sudah selesai kontrak kerjanya," ungkap Wiwik, Selasa (4/6/2023).

TPS khusus pekerja IKN rencananya akan didirikan di Desa Bumi Harapan.

Tepatnya di titik nol IKN dan di Guest House.

TPS tersebut akan mengakomodir pekerja dari enam perusahaan yang ada di IKN dan sekitarnya.

Baca juga: Kawasan di Sekitar IKN Nusantara Jadi Fokus Satgas Tambang Ilegal di Kaltim, Tim Segera ke Lapangan

Pekerja yang diakomodir hak pilihnya, rata-rata berasal dari Papua, Sumatera, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

"TPS khusus ada di Bumi Harapan, ada enam perusahaan karena satu perusahaan itu ada 26, ada 50 pekerja, tidak terlalu banyak jadi kami gabung," jelasnya.

Nantinya, pekerja tersebut hanya akan memberikan hak suara pada pemilihan presiden dan wakil presiden.