Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO - Pernyataan Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1 di salah satu dialog publik terkait IKN Nusantara menjadi sorotan.
Dalam dialog publik tersebut, Anies Baswedan tersebut menyebut alasan IKN Nusantara untuk pemerataan tidak tepat lantaran mendirikan kota dengan membuka hutan justru menimbulkan ketimpangan baru.
Terkait pernyataan Anies Baswedan soal IKN Nusantara ini, Co- Captain Tim Nasional Anies - Muhaimin alias AMIN, Sudirman Said mengungkap alasannya.
Menurut Sudirman Said, ada alasan Anies ini mengkaji ulang pembangunan IKN Nusantara ika terpilih menjadi presiden.
Baca juga: Pembangunan IKN Nusantara Terancam Mangkrak? Timnas AMIN Usulkan Dana IKN Dialihkan Bangun 14 Kota
Baca juga: Jawaban Jokowi terkait Kritik PKS tentang IKN Nusantara akan Dibatalkan jika Anies Jadi Presiden
Baca juga: Kisah Warga yang Tersisih Usai Lahannya Diambil Proyek IKN Nusantara, Menikmati? Kami Ini Tersingkir
Sudirman Said mengatakan sejatinya semua program akan dikaji ulang.
Tiap program yang baik bisa saja dilanjutkan, dan tiap program yang belum baik akan dikaji ulang.
"Semua program pasti akan dikaji.
Kan Pak Anies punya matrik, punya matrik yang sering disebutkan itu," kata Sudirman di Teater Salihara, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2023) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.
Sudirman Said menyampaikan, pembangunan IKN juga tidak serta-merta disetop lantaran pembentukannya sudah diatur oleh Undang-Undang.
Oleh karena itu, pengkajian pun diperlukan.
"Jadi policy apa pun ada hal-hal yang sudah cukup baik diteruskan, ada yang perlu perbaikan, ada yang perlu koreksi.
Bisa koreksi total, bisa ditinjau kembali, sampai ada yang tawaran baru dari pemerintahan yang baru," ucap Sudirman Said.
"Nanti kita lihat kalau ada aspek-aspek yang tidak lagi relevan atau tidak lagi pas dengan situasi pada waktu itu, ya mesti dikaji," sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, Anies mengkritik proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Menurutnya, proyek itu menimbulkan ketimpangan baru.
Hal itu disampaikannya dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (22/11/2023) yang disiarkan melalui TV Muhammadiyah.
Awalnya, panelis yang merupakan peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Professor Siti Zuhro mempertanyakan apakah pembangunan IKN prospektif untuk Indonesia di masa depan.
Anies mengatakan, alasan pemerintah saat ini membangun IKN sebagai upaya pemerataan tidak tepat.
"Kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia.
Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru," ujar Anies.
Kritik soal IKN juga disampaikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan bagian dari Koalisi Perubahan.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyebut bahwa Jakarta masih layak menjadi ibu kota negara Indonesia.
Baca juga: Alasan PKS Tetap Menolak IKN Nusantara, Mardani Ali Sera Akui Fraksinya Sendirian di DPR
Salah satu pertimbangannya adalah sejarah Jakarta.
Syaikhu berpandangan, aspek sejarah harus menjadi pertimbangan yang penting sebelum memindahkan Ibu Kota.
Menurut dia, nilai-nilai historis bangsa tersebut tidak mungkin diabaikan.
"Bahwa DKI Jakarta tempat di mana Ir Soekarno mengumandangkan Proklamasi Kemerdekaan di Jakarta, Sumpah Pemuda dan peristiwa bersejarah lainnya dilahirkan di Jakarta," kata dia.
Dialihkan untuk Pengembangan 14 Kota di Luar Pulau Jawa
Anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan (Timnas) calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, AMIN Achmad Nur Hidayat mengatakan, timnya mengusulkan agar pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dihentikan.
Anggaran yang sudah diteken triliunan rupiah juga diusulkan untuk direstrukturisasi untuk pengembangan 14 kota di luar Pulau Jawa.
Hal itu disampaikan Achmad dalam Konsolidasi Dewan Pakar AMIN di Bimasena, Darmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2023).
"Usulan di klaster kami (klaster ekonomi Dewan Pakar AMIN) mengatakan, bahwa IKN ini dananya besar dan multiyears, target (pembangunan untuk) mengurangi ketimpangan tidak tepat," ucapnya.
Baca juga: Gibran Respon Penilaian Anies yang Sebut IKN Nusantara Timbulkan Ketimpangan: Gak Usah Ditanggapi
Achmad mengatakan, IKN yang sudah terbangun nantinya akan dibuat untuk kawasan khusus namun tak akan dilanjutkan sebagai pembangunan ibu kota.
Anggaran yang sudah ditekan, katanya, akan dialihkan untuk reurbanisasi kota-kota yang dinilai belum berkembang.
"Jadi kota-kota yang belum punya fasilitas kesehatan, belum punya kawasan industri itu kita arahkan dan kita sudah mapping ada 14 kota dan itu sudah ada exercise.
14 kota itu di luar Jawa," tuturnya.
Menurut Achmad, dengan menarik anggaran IKN untuk mengembangkan 14 kota di luar Jawa, cita-cita pemerataan akan lebih cepat diwujudkan.
"Kita sudah hitung dengan dana yang sama (membangun 1 IKN untuk 14 kota), hasilnya akan membuat ketimpangan menjadi lebih sempit," tutur dia.
Akan tetapi Achmad tidak menyebutkan secara rinci 14 kota yang dimaksud.
Gagasan menghentikan IKN ini, kata dia, baru sebatas usulan.
Dia berharap usulan ini nantinya diterima di sidang pleno Timnas Amin dan menjadi salah satu program Anies jika jadi Presiden.
Baca juga: Soroti Alasan Bangun IKN Nusantara, Anies: Bangun Kota di Tengah Hutan, Menimbulkan Ketimpangan Baru
(*)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS