TRIBUNKALTIM.CO - Ketua Umum PDIP dan Jusuf Kalla dipastikan akan bertemu.

Hal ini diungkapkan politikus PDIP Adian Napitupulu sai bertemu Tim Koordinator Relawan Pemenangan Presiden (TKRPP) di Jakarta Pusat, Jumat (22/2/2024).

Diketahui, upaya menggulirkan Hak Angket di DPR terus diupayakan kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Ganjar Pranowo mengusulkan agar DPR menggunakan Hak Angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Seperti diketahui, JK yakni pendukung pasangan calon (paslon) nomor 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Baca juga: Akhirnya Ridwan Kamil Jelaskan Soal Baliho OTW Jakarta, Terjawab 29 Februari, Maju Pilkada Jakarta?

Sementara PDI Perjuangan adalah pendukung paslon nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Saat ini muncul wacana meluncurkan Hak Angket dugaan kecurangan dan penyalahgunaan wewenang, pada Pilpres 2024.

Meski memastikan JK dan Megawati akan bertemu, Adian Napitupulu belum mengetahui pasti kapan keduanya akan bertemu.

Pada kesempatan itu, aktivis 1998 itu memastikan, bahwa fraksi PDI Perjuangan di DPR RI solid menggulirkan hak angket di DPR.

Hal itu telah disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

“Sekjen sudah ngomong. Harus berapa orang yang bicara.

Di DPP PDI Perjuangan ada Sekjen dan segala macam, jadi menurut saya nggak perlu dipersoalkan.

Kita kompak, solid, yang ingin kita lakukan adalah membongkar seluruh permainan di belakang ini,” kata Adian.

Terkait rencana usulan hak angket, relawan paslon nomor 3 sudah mulai menjalin komunikasi.

Sebelumnya, tiga parpol pengusung paslon nomor 01, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan siap mendukung dan membantu PDI Perjuangan jika menggulirkan hak angket.

Hal itu disampaikan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim dan Sekjen PKS Habib Aboe Bakar usai bertemu di NasDem Tower pada Kamis (22/2/2024)

Hermawi menegaskan, bahwa Nasdem, PKB, dan PKS siap bersama PDI Perjuangan untuk menggulirkan hak angket menyikapi masalah Pilpres 2024.

“Mengapa hak angket kita dukung?

Kita inginkan kebenaran, kami bersekutu dengan siapa pun di Republik ini yang punya itikad baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan demi bangsa Indonesia,” lanjutnya.

Hal itu dipertegas Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, bahwa pihaknya menunggu langkah PDI Perjuangan.

Namun hingga saat ini belum ada aduan di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024.

“Demi pemilu yang jujur, adil, berkualitas, menghormati kebenaran dan kedaulatan rakyat, PKB pasti bersama mereka yang menjaga dan mengawal kedaulatan rakyat.

Kecurangan tidak boleh terjadi di negeri ini, karena itu kami berdiri bersama mereka,” tukas Hasanuddin.

Baca juga: Partai Pengusung Ganjar Belum Solid Soal Hak Angket, MK PPP Malah Khawatir Picu Perpecahan Umat