Baca tanpa iklan
Ia akan sama–sama beradu visi–misi untuk meyakinkan masyarakat Kaltim untuk memilih calon pemimpin 5 tahun ke depan.
“Masalah kontestasi, persoalan lain. Kita tawarkan program, visi–misi kita. Tinggal masyarakat yang memilih,” kata Politisi Gerindra ini.
Komitmen soal Masyarakat Adat
Di Dialog PWNU, Hadi Mulyadi dan Seno Aji saat diberi kesempatan membahas berbagai isu soal komitmen pelestarian masyarakat adat serta penguatan kebudayaan lokal di Kaltim.
Dalam diskusi yang digelar PWNU Kaltim ini, Hadi Mulyadi mengatakan, pemerintah punya tanggung jawab besar terkait menjaga keutuhan budaya dan melestarikan masyarakat adat.
"Banyak sekali yang harus dijaga dan dikembangkan, seperti budaya lisan, adat istiadat, seni, dan lainya," sebut Hadi Mulyadi.
Baca juga: Tahapan Pilkada Kaltim 2024, Isran Noor-Hadi Mulyadi Jalani Tes Kesehatan di RSUD AWS Samarinda
Mantan Wakil Gubernur Kaltim periode 2018–2023 tersebut, juga melihat capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kaltim.
Dimana tahun 2023, Kaltim tercatat mencapai angka 57,56 poin.
Melampaui target IPK nasional sebesar 57,13 poin.
"Soal pengarusutamaan budaya, kami (bersama Isran Noor) telah melakukan di program saat menjabat.
Tapi, ini harus terus dituntaskan. (Meski) IPK Kaltim sudah melampaui target nasional," sambungnya.
Seno Aji sendiri, membahas soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang sampai saat ini belum disahkan.
RUU Masyarakat Adat sendiri sudah diperjuangkan dari tahun 2003 lalu.
Naskah akademik dirumuskan pada tahun 2010.
Baca juga: Rudy Masud-Seno Aji Optimistis Menang Besar di Pilkada Kaltim, Daftar ke KPU Diantar Gus Muwafiq
Banyak sengketa yang muncul, sebab RUU belum mendapatkan legitimasi hukum.
Menurut Seno Aji, harus ada aturan yang jelas dari pemerintah.