Perihal penyusunan dokumen perubahan KUA dan PPAS, DPRD meminta Pemkab Paser melakukan penyesuaian anggaran secara cermat dan terukur.

Berdasarkan perubahan asumsi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Penyesuaian tersebut juga harus mempertimbangkan hasil pembahasan Banggar DPRD agar mencerminkan kondisi riil dan proyeksi fiskal daerah secara akurat.

"Sehingga dapat dirumuskan kebijakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan dan dinamika pembangunan daerah," ungkapnya.

Baca juga: Kunjungan Banmus dan BK DPRD Kaltim ke DPRD DIY, Perkuat Sinkronasi Agenda dan Efektivitas Lembaga

DPRD juga menekankan pentingnya proses asistensi dalam penyusunan prognosis enam bulan berikutnya, dengan melibatkan perangkat daerah terkait.

"Target prognosis tidak semata-mata disamakan dengan sisa anggaran yang belum terserap, melainkan harus mempertimbangkan progres fisik dan keuangan serta kendala operasional di lapangan," tegasnya.

Dalam evaluasi terhadap dokumen perubahan KUA dan PPAS, DPRD menemukan adanya anggaran yang belum terinci pendistribusiannya.

Program prioritas yang belum dialokasikan penambahan anggaran, serta miskomunikasi antar perangkat daerah.

Dengan demikian, DPRD mendorong koordinasi yang lebih intensif dan asistensi teknis antara perangkat daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna memastikan seluruh usulan tercantum secara rinci dan sesuai kebutuhan.

"Akurasi dan transparansi dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran sangatlah penting, supaya tidak terjadi kesalahan substansi maupun miskomunikasi antar pihak," urai Ilcham.

Pemkab Paser juga diminta untuk memaksimalkan penyerapan anggaran pada semester kedua tahun 2025.

Guna menekan angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan meningkatkan kinerja pembangunan serta pelayanan publik.

Baca juga: Hanya 1 dari 17 Merek Beras yang Sesuai Standar Premium, DPPKUKM Kaltim: Perlu Aturan Lebih Ketat

Untuk itu, DPRD Kabupaten Paser mendorong percepatan pelaksanaan program prioritas, peningkatan koordinasi, dan penyelesaian masalah teknis yang berpotensi menghambat realisasi anggaran.

"Dengan penyerapan anggaran yang maksimal, maka akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja pembangunan daerah dan pelayanan publik," tandasnya.

Rancangan Perubahan KUA dan PPAS yang disepakati bersama, menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025.

"Banggar DPRD Paser mengapresiasi seluruh anggota DPRD dan TAPD Paser atas kerja sama dan dedikasi dalam menyelesaikan pembahasan dokumen perubahan anggaran KUA dan PPAS APBD Kabupaten Paser tahun 2025," tutup Ilcham. (*)

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram