Pada kondisi itulah menurut Praswad dirinya tidak percaya pimpinan KPK memang mau menangkap Harun Masiku.

Tahun lalu juga beredar kabar Harun Masiku menyaru jadi marbut di Malaysia.

Namun saat itu, KPK menyebut belum mendengar informasi tersebut.

Sebagaimana diketahui, eks Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI 2019 kepada eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan.

Setelah amnesti Hasto, KPK memastikan tetap memburu Harun Masiku, tersangka dalam kasus serupa yang buron dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 2020.

Baca juga: Hakim Vonis Hasto Terlibat Kasus Suap Harun Masiku Berdasarkan Percakapan WhatsApp 2 Kader PDIP

Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan perkembangan terkini keberadaan Harun Masiku.

Menurut Asep penyidik baru saja kembali dari luar kota dalam mengejar Harun Masiku. 

Keberangkatan penyidik ke luar kota, kata dia karena ada informasi soal keberadaan Harun di suatu tempat.

"Harun Masiku, penyidik dalam minggu-minggu ini sedang sudah kembali ya dari luar kota untuk mencari, karena ada informasi di suatu tempat, sudah kita konfirmasi, sedang kita cari," kata Asep, Rabu (6/8/2025).

Asep menjelaskan KPK mendapat informasi keberadaan Harun di suatu tempat.

Namun, rincian di mana lokasi dan tempat itu belum bisa disampaikan ke publik.

"Karena ada informasi di suatu tempat, sudah kita konfirmasi, sedang kita cari," ujarnya.

Sementara Juru bicara KPK, Budi Prasetyo menegaskan bahwa amnesti yang diberikan kepada Hasto tidak akan berdampak apa pun terhadap proses hukum yang menjerat Harun Masiku.

Baca juga: Hakim Vonis Hasto Terlibat Kasus Suap Harun Masiku Berdasarkan Percakapan WhatsApp 2 Kader PDIP

Menurutnya KPK memastikan akan terus mengejar Harun, yang masih berstatus buron kasus suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"KPK berkomitmen terus melakukan pencarian dan tentu juga menggandeng berbagai aparat penegak hukum lain serta masyarakat yang mengetahui keberadaan yang bersangkutan," ujar Budi Prasetyo,