Bank Sampah di Balikpapan Terancam Lesu, DPRD Desak Pemkota Beri Insentif Sesuai Perda

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Wahyullah Bandung, menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) harus hadir lebih konkret dalam menjaga keberlangsungan bank sampah unit yang dikelola masyarakat di tingkat RT.

Ia menilai, semangat warga dalam mengelola sampah tidak akan bertahan lama bila tanpa dukungan nyata dari pemerintah.

Menurut Wahyullah, berbagai kendala masih menghambat operasional bank sampah, terutama masalah pengangkutan dan harga material yang tidak stabil.

Kondisi ini kerap membuat masyarakat kehilangan motivasi dalam mengelola sampah rumah tangga.

"Warga sudah disiplin memilah dan mengumpulkan sampah, tapi saat jadwal pengangkutan datang, kadang tidak diambil. Belum lagi harga sampah yang berubah-ubah seperti harga emas," ujarnya.

Baca juga: Belajar dari Makassar, ASOBSI Ungkap Kunci Sukses Bank Sampah untuk Balikpapan

Ia menjelaskan, mayoritas bank sampah unit di Balikpapan tumbuh dari inisiatif warga di lingkungan RT.

Gerakan ini, kata dia, sudah berperan besar dalam mengurangi timbunan sampah dari sumbernya.

Karena itu, Wahyullah menilai pemerintah daerah wajib memberikan dukungan sesuai amanat peraturan yang berlaku.

"Dalam Perda Pengelolaan Sampah sudah jelas disebutkan, bank sampah unit yang dibentuk masyarakat berhak memperoleh insentif. Ini bukan usulan baru, tapi kewajiban pemerintah yang harus dijalankan," tegasnya.

Wahyullah menyoroti bahwa selama ini peran pemerintah masih sebatas regulator tanpa keterlibatan langsung dalam penguatan kapasitas masyarakat.

Baca juga: Bank Sampah Kunci Adipura Kencana, DLH Balikpapan Targetkan Minimal 6 Unit Setiap Kelurahan

Padahal, masyarakat justru menjadi aktor utama dalam upaya pengurangan sampah.

Ia juga mendorong agar Pemkot Balikpapan membangun sistem kerja sama yang lebih solid antara bank sampah unit dan bank sampah induk.

Sistem itu, menurutnya, perlu mencakup kepastian harga material dan jadwal pengangkutan yang konsisten agar kegiatan pengelolaan sampah tetap berkelanjutan.

Wahyullah optimistis gerakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat bisa menjadi solusi nyata untuk mengatasi persoalan sampah kota yang kian kompleks.

"Kalau warga diberi pembinaan dan insentif, mereka bisa jadi kekuatan besar untuk menekan volume sampah kota. Pemerintah jangan berhenti di aturan, tapi juga memastikan pelaksanaannya berjalan di lapangan," tandas politikus Golkar itu. (*)