Walikota Bontang Neni Moerniaeni Tekankan Pemerataan Kesempatan Kerja Bagi Seluruh Masyarakat

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menegaskan komitmennya untuk mendorong pemerataan kesempatan kerja bagi seluruh masyarakat, terutama bagi lulusan baru dan pencari kerja pemula 

Walikota Bontang Neni Moerniaeni menyoroti hal tersebut saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bontang, Selasa (11/11/2025).

Saat sidak, Neni menemukan pola rekrutmen di sejumlah perusahaan yang masih didominasi oleh tenaga kerja berpengalaman. 

Baca juga: Pemkot Bontang Terima Penghargaan ISNA 2025, Walikota Neni: Buah Komitmen Daerah Jaga Lingkungan

Kondisi ini, menurutnya, telah menutup peluang bagi para lulusan baru untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di daerahnya sendiri.

“Kalau perekrutan selalu mengutamakan yang sudah pernah bekerja, bagaimana anak-anak kita yang baru lulus bisa punya kesempatan? Kesempatan kerja harus merata,” tegasnya.

Neni menilai, banyak posisi pekerjaan dasar seperti helper mekanik atau tenaga pendukung proyek seharusnya bisa diisi oleh tenaga muda. Namun, posisi tersebut justru lebih banyak diberikan kepada pekerja lama dari proyek sebelumnya.

“Kondisi ini perlu dievaluasi agar keadilan bagi pencari kerja pemula tetap terjaga,” lanjutnya.

Selain menyoroti pola rekrutmen, Neni juga menegaskan pentingnya transparansi data penerimaan tenaga kerja di setiap perusahaan.

Menurutnya, Disnaker wajib meminta laporan rutin dari perusahaan terkait jumlah pekerja yang direkrut serta persentase warga lokal yang diterima.

“Kalau datanya jelas, tidak akan ada lagi saling tuduh. Kita perlu 
transparansi agar masyarakat tahu sejauh mana perusahaan memberi ruang bagi warga Bontang,” ujarnya.

Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, Neni berencana memanggil pihak perusahaan dan jajaran Disnaker dalam waktu dekat. Pertemuan itu akan membahas sistem rekrutmen yang lebih terbuka, berkeadilan, dan berbasis data akurat.

“Pemkot tidak ingin ada ketimpangan kesempatan kerja. Semua warga harus punya peluang yang sama, tanpa praktik ‘orang dalam’,” tegasnya. (*)