Sosialisasi LPPD, Dasuki Ingatkan Salah Data Kredibilitas Pemkot Bontang Dipertaruhkan

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG — Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Pemkot Bontang, Dasuki menegaskan pentingnya keakuratan data dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). 

Ketidakvalidan data disebut dapat menurunkan kredibilitas kinerja daerah dan menghambat upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel.

Peringatan itu disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi LPPD Tahun 2025 di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Kamis (13/11/2025).

“Data yang tidak valid bukan hanya mengurangi kualitas laporan, tetapi juga bisa berdampak pada kredibilitas kinerja daerah secara keseluruhan,” ujarnya.

Dasuki menjelaskan, LPPD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan cerminan nyata dari capaian program pembangunan dan kinerja kepala daerah beserta perangkatnya. 

Baca juga: Pemkot Bontang Ringankan Biaya Sewa Lapak UMKM di Stadion Lang-Lang

Karena itu, penyusunan laporan wajib dilakukan secara tepat, akurat, dan berbasis fakta lapangan.

Ia menambahkan, pelaksanaan otonomi daerah memberi keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dalam pelayanan publik.

Namun kebebasan itu harus diimbangi dengan tanggung jawab besar agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif dan efisien.

“LPPD adalah cermin kinerja kepala daerah. Semakin baik kualitas datanya, semakin tinggi pula kepercayaan publik terhadap pemerintah,” kata Dasuki.

Dalam sosialisasi itu, Dasuki juga menekankan pentingnya penyamaan persepsi di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam memahami indikator kinerja kunci (IKK). 

Keseragaman ini diperlukan agar setiap OPD memiliki acuan yang sama dalam mengukur, melaporkan, dan mengevaluasi hasil kerja mereka.

Kegiatan tersebut turut membahas sejumlah indikator strategis, seperti capaian urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM), tugas pembantuan, serta indikator makro seperti angka kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita.

Dasuki menyoroti masih adanya OPD yang belum maksimal dalam penyusunan dan pelaporan data kinerja. 

Baca juga: Pemkot Bontang Dorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan, Hasil Survei jadi Tolak Ukur Kinerja

Ia berharap, kegiatan sosialisasi ini dapat meningkatkan kompetensi serta komitmen aparat pemerintah dalam menghasilkan laporan yang kredibel.

“Dengan data yang valid, arah pembangunan bisa dikontrol dan dievaluasi secara terukur. Ini kunci untuk memastikan program berjalan sesuai target RPJMD,” tegasnya. (*)