Pemkot Bontang Dorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan, Hasil Survei jadi Tolak Ukur Kinerja

Ringkasan Berita:

• Berdasarkan hasil survei, nilai itu menempatkan DPMPTSP dalam kategori mutu pelayanan sangat baik;
• Evaluasi dan inovasi tetap harus dilakukan agar standar pelayanan terus meningkat;
• Setiap petugas dituntut bekerja profesional dan menjaga integritas.

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya pada bidang perizinan dan penanaman modal di Kota Bontang, Kalimantan Timur.  

Upaya ini menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memastikan layanan kepada masyarakat dan investor berjalan cepat, mudah, dan terukur.

Komitmen tersebut tercermin dari capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang yang pada semester pertama tahun 2025 mencapai 93,18 persen. 

Berdasarkan hasil survei, nilai itu menempatkan DPMPTSP dalam kategori mutu pelayanan “sangat baik.”

Baca juga: Balikpapan Miliki 104 Gerai MPP, Wawali Bagus Susetyo Ingatkan Perizinan Usaha Tak Dipersulit

Meski demikian, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menekankan bahwa capaian tinggi bukan berarti berhenti berbenah.

Evaluasi dan inovasi tetap harus dilakukan agar standar pelayanan terus meningkat dan masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengurus perizinan.

Pelayanan publik itu wajah pemerintah. Survei kepuasan memang penting sebagai tolak ukur keberhasilan.

"Tapi yang lebih penting adalah bagaimana pelayanan bisa semakin cepat, mudah, dan transparan,” ujar Neni saat melakukan sidak di Kantor DPMPTSP, Selasa 11 November 2025.

Menurutnya, sektor pelayanan perizinan dan investasi memegang peran strategis dalam iklim ekonomi daerah.

Karena itu, setiap petugas dituntut bekerja profesional dan menjaga integritas agar kepercayaan masyarakat serta pelaku usaha tetap terjaga.

Baca juga: DPRD Kaltim Soroti Keterbatasan Kewenangan Daerah Awasi Sengketa Lahan dan Perizinan Tambang

Neni berharap, ke depan seluruh instansi pemerintah menjadikan hasil survei kepuasan masyarakat sebagai instrumen pengendali mutu pelayanan.

Dengan demikian, kualitas birokrasi di Kota Bontang dapat meningkat secara berkelanjutan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh publik.

Terpisah, Kepala DPMPTSP Bontang Muhammad Aspiannur menyebutkan, hasil survei tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus memperbaiki kualitas layanan.

Ia menuturkan, digitalisasi proses perizinan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi fokus utama pihaknya.

“Capaian ini adalah hasil kerja keras seluruh tim. Namun kami sadar, evaluasi tetap perlu dilakukan agar pelayanan benar-benar maksimal dan masyarakat merasa terbantu,” ujar Aspiannur, Rabu (12/11/2025).

Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus menjaga kecepatan dan kemudahan akses bagi masyarakat, sekaligus memastikan layanan investasi berjalan sesuai prinsip good governance. (*)