Jumat, 8 Mei 2026

Berita DPRD Balikpapan

Legislator Balikpapan Sorot Akurasi Data Stunting, Minta Pelatihan Kader Posyandu

Akurasi data stunting di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, mendapat sorotan serius dari anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Iim.

Tayang: | Diperbarui:
TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD ZEIN RAHMATULLAH
PELATIHAN KADER POSYANDU - Foto arsip anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Hj. Iim. Akurasi data stunting di Kota Balikpapan mendapat sorotan serius dari DPRD Balikpapan. Hj. Iim menilai ketidaksesuaian alat ukur serta minimnya pelatihan kader posyandu dapat memicu data yang tidak akurat dan berdampak pada pengambilan kebijakan. (TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD ZEIN RAHMATULLAH) 
Ringkasan Berita:
  • DPRD Balikpapan menyoroti potensi ketidaktepatan data stunting akibat alat ukur dan pelatihan yang belum memadai.
  • Pelatihan kader dan insentif dinilai perlu untuk meningkatkan kinerja dan akurasi pendataan.
  • Legislator berharap perbaikan data, kapasitas kader, dan regulasi posyandu mendukung percepatan penurunan stunting.

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN — Akurasi data stunting di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), mendapat sorotan serius dari anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Iim. 

Ia menilai ketidaksesuaian alat ukur serta minimnya pelatihan kader posyandu dapat memicu data yang tidak akurat dan berdampak pada pengambilan kebijakan.

Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Iim, menilai ketidaksesuaian alat ukur dan minimnya pelatihan dapat menyebabkan data yang tidak sesuai.

"Selisih kecil pada pengukuran, jika dikumpulkan, dapat menghasilkan angka stunting yang tampak tinggi padahal tidak sesuai kondisi riil," katanya, Kamis (27/11/2025).

Baca juga: Kesadaran Keluarga Jadi Tantangan Utama Atasi Stunting di Balikpapan

Ia menegaskan, kualitas kader posyandu harus ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan agar data penimbangan dan pengukuran benar-benar sesuai kondisi di lapangan.

"Nol koma itu kalau dikumpulkan banyak, bisa salah total, makanya pelatihan ini diperlukan," imbuhnya.

Iim juga menilai kader posyandu telah bekerja dengan ketulusan dan semangat, sehingga pemberian insentif sementara sekitar Rp100 ribu per bulan layak dipertimbangkan.

“Kader sudah mau bekerja. Tinggal ditingkatkan kapasitasnya, dan insentifnya diberikan sambil memperbaiki data posyandu,” katanya.

Baca juga: DPRD Soroti Kenaikan Stunting di Balikpapan, Minta Libatkan Puskesmas untuk Cari Solusi

Ia berharap berbagai aspek pendukung—mulai dari perbaikan data, peningkatan kapasitas pengukuran, hingga regulasi yang tidak membebani RT—dapat diperkuat untuk mempercepat penanganan stunting di Balikpapan.

“Kita ingin penanganan stunting benar-benar tepat. Mulai dari data, pelatihan, sampai dukungan bagi kader dan RT. Itu yang harus dibenahi,” pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved