Berita DPRD Balikpapan
Legislator Balikpapan Sorot Akurasi Data Stunting, Minta Pelatihan Kader Posyandu
Akurasi data stunting di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, mendapat sorotan serius dari anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Iim.
Penulis: Ary Nindita Intan R S | Editor: Miftah Aulia Anggraini
Ringkasan Berita:
- DPRD Balikpapan menyoroti potensi ketidaktepatan data stunting akibat alat ukur dan pelatihan yang belum memadai.
- Pelatihan kader dan insentif dinilai perlu untuk meningkatkan kinerja dan akurasi pendataan.
- Legislator berharap perbaikan data, kapasitas kader, dan regulasi posyandu mendukung percepatan penurunan stunting.
TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN — Akurasi data stunting di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), mendapat sorotan serius dari anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Iim.
Ia menilai ketidaksesuaian alat ukur serta minimnya pelatihan kader posyandu dapat memicu data yang tidak akurat dan berdampak pada pengambilan kebijakan.
Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Iim, menilai ketidaksesuaian alat ukur dan minimnya pelatihan dapat menyebabkan data yang tidak sesuai.
"Selisih kecil pada pengukuran, jika dikumpulkan, dapat menghasilkan angka stunting yang tampak tinggi padahal tidak sesuai kondisi riil," katanya, Kamis (27/11/2025).
Baca juga: Kesadaran Keluarga Jadi Tantangan Utama Atasi Stunting di Balikpapan
Ia menegaskan, kualitas kader posyandu harus ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan agar data penimbangan dan pengukuran benar-benar sesuai kondisi di lapangan.
"Nol koma itu kalau dikumpulkan banyak, bisa salah total, makanya pelatihan ini diperlukan," imbuhnya.
Iim juga menilai kader posyandu telah bekerja dengan ketulusan dan semangat, sehingga pemberian insentif sementara sekitar Rp100 ribu per bulan layak dipertimbangkan.
“Kader sudah mau bekerja. Tinggal ditingkatkan kapasitasnya, dan insentifnya diberikan sambil memperbaiki data posyandu,” katanya.
Baca juga: DPRD Soroti Kenaikan Stunting di Balikpapan, Minta Libatkan Puskesmas untuk Cari Solusi
Ia berharap berbagai aspek pendukung—mulai dari perbaikan data, peningkatan kapasitas pengukuran, hingga regulasi yang tidak membebani RT—dapat diperkuat untuk mempercepat penanganan stunting di Balikpapan.
“Kita ingin penanganan stunting benar-benar tepat. Mulai dari data, pelatihan, sampai dukungan bagi kader dan RT. Itu yang harus dibenahi,” pungkasnya. (*)
| DPRD Balikpapan Masuk Masa Sidang III, Bahas KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 |
|
|---|
| Libatkan Pemkot, DPRD Balikpapan Usulkan Workshop untuk Perkuat Tindak Lanjut Aduan Masyarakat |
|
|---|
| Gelar Rapat Paripurna, DPRD Terima LKPj Walikota Balikpapan Tahun 2025 |
|
|---|
| DPRD Balikpapan Usulkan 1.036 Pokir untuk RKPD 2027, Fokus Infrastruktur dan Kesehatan |
|
|---|
| DPRD Balikpapan Ingatkan Pembangunan Pasar Induk KM 5 Harus Selaras Visi Walikota |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kaltim/foto/bank/originals/20250818_Anggota-DPRD-Balikpapan-Iim.jpg)