Wagub Jateng Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-80 RI di Pati, Kondisi Bupati Sudewo Usai Didemo Warga

Saya tidak menanyakan beliau sakit apa,” jelas dia.

Taj Yasin menambahkan, dirinya hadir di Pati juga dalam rangka menunjukkan komitmen untuk mewujudkan stabilitas dan kondusivitas.

Menurut dia, pascaunjuk rasa 13 Agustus lalu, saat ini kondisi di pati sudah semakin baik dan kondusif.

“Maka saya hadir juga untuk memberikan dorongan dan semangat pada para ASN, Forkopimda, Wabup, dan seluruhnya, untuk tetap menjalankan pelayanan pada masyarakat, memberikan yang terbaik.

Pembangunan harus tetap berjalan. Tidak boleh pemerintahan itu berhenti,” tegas dia.

Wabup Pati Pegang Kendali

Menurut Taj Yasin, selama Sudewo sakit, kendali pemerintahan Kabupaten Pati dipegang oleh Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra beserta jajaran Forkopimda.

Dia mengajak semua pihak untuk menjadikan 17 Agustus ini sebagai momentum untuk kembali menatap dan menyongsong masa depan cerah.

Masa depan Jawa Tengah, khususnya Pati, yang perekonomiannya terus tumbuh dengan semangat gotong-royong.

“Saya ucapkan terima kasih pada semua pihak, Forkopimda maupun masyarakat, bahwa 17 Agustus merupakan HUT negara kita, ini sangat penting dan sakral.

Sehingga kami dari pemerintah, menyerukan dan mengajak untuk menghormati hari sakral kebanggan kita ini, dengan cara mewujudkan kondusivitas, kebersamaan.

Kemudian merenungi jasa para pahlawan, apa saja yang sudah diberikan oleh para pahlawan, proklamator, kepada kita dan NKRI ini,” katanya. 

Gubernur Jateng Minta Warga Pati Sabar

Hak angket dan pembentukan pansus pemakzulan Bupati Pati Sudewo telah digulirkan DPRD Kabupaten Pati usai aksi demo besar-besaran, Rabu (13/8/2025). 

Berbagai pihak, khususnya masyarakat Kabupaten Pati kini diminta untuk bersabar menanti hasilnya.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyebut, paling cepat 60 hari nantinya akan diketahui terhadap nasib Sudewo sebagai Bupati Pati.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi buka suara merespons ramainya tuntutan pemakzulan Bupati Pati Sudewo sebagai buntut polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 250 persen.