Proyek Kementerian PU di IKN Berakhir Tahun 2026, Otorita IKN Minta Tambah Anggaran Rp 16,13 Triliun

TRIBUNKALTIM.CO - Proyek Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Ibu Kota Negara (IKN) berakhir tahun 2026.

Ya, Kementerian PU masih menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Hal itu diungkapkan Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti kepada media.

Untuk diketahui, proyek yang masih digarap oleh Kementerian PU adalah yang menggunakan skema pembiayaan Kontrak Tahun Jamak atau Multi Years Contract (MYC). 

Sementara, kabar tersiar bahwa Otorita IKN minta tambah anggaran Rp 16,13 Triliun untuk pembangunan IKN di tahun 2026.

Baca juga: Pertemuan Bilateral Indonesia–Thailand di IKN, Dorong Ketahanan Pangan dan Hilirisasi Industri

"MYC belum selesai semuanya, mudah-mudahan tahun ini. Paling lambat 2026 sudah selesai," kata Diana saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (25/08/2025). 

Diana mengatakan, mayoritas proyek yang masih menjadi pekerjaan rumah Kementerian PU adalah jalan tol. 

Sebelumnya, Kepala Otorita IKN (IKN) Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa lelang proyek baru IKN akan dilakukan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) OIKN. 

"Kami sudah punya LPSE sendiri," kata Basuki saat ditemui di Menara Mandiri, Jakarta, Senin (9/12/2024). 

Minta Tambahan Anggaran

Otorita IKN mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 16,13 triliun untuk tahun anggaran 2026. 

Basuki menyampaikan bahwa pagu indikatif anggaran Otorita IKN untuk tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 5,05 triliun. 

"Sehubungan dengan penyesuaian anggaran 2025 itu, maka untuk tahun 2026 kami juga mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 16,13 triliun," kata Basuki dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025). 

Baca juga: 3 Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Kalimantan Timur Tahun 2024, IKN Berpengaruh

Dengan penambahan tersebut, total kebutuhan anggaran Otorita IKN tahun 2026 mencapai Rp 21,18 triliun. 

Alokasi Anggaran Tambahan Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai senilai Rp 423 miliar yang digunakan antara lain untuk membayar gaji dan tunjangan melekat bagi ASN Otorita IKN, termasuk 574 CPNS baru. 

Dengan penambahan tersebut, jumlah pegawai Otorita IKN kini mencapai 1.170 orang yang seluruhnya sudah berada di lokasi IKN. 

Selain itu, dana tersebut juga mencakup belanja operasional senilai Rp 158 miliar guna menunjang tugas dan fungsi unit organisasi, serta belanja non-operasional sebesar Rp 4,48 triliun. 

Belanja non-operasional ini sebagian besar ditujukan untuk pembangunan fisik lanjutan yang dilaksanakan OIKN pada 2025 serta pengelolaan aset dari Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). 

"Pekerjaan fisik di IKN pada 2025 dilaksanakan oleh tiga lembaga. 

Kementerian PU menyelesaikan pekerjaan yang sudah terkontrak dan masuk MYC seperti jalan tol, Masjid Negara, Istana Wakil Presiden, dan jalan di KIPP.

Kementerian PKP menyelesaikan 47 tower hunian yang sedang dibangun.

Sementara OIKN melaksanakan proyek yang benar-benar baru," urai Basuki. 

Baca juga: 12 Pejabat Polres PPU Dimutasi, Kapolres Tegaskan Penguatan Pelayanan Publik Jelang IKN

Otorita IKN saat ini juga tengah mempersiapkan pembangunan perkantoran dan hunian legislatif dan yudikatif beserta ekosistemnya, serta pengembangan akses jalan menuju WP 1 ke WIP 2 dan 3 untuk mendukung iklim investasi. 

Butuh Rp 48,8 Triliun Sampai 2028 Adapun kebutuhan anggaran Otorita IKN hingga tahun 2028 telah ditetapkan sebesar Rp 48,8 triliun, sesuai persetujuan Presiden sejak Januari 2025.

Dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan tahap kedua IKN, termasuk pembangunan kawasan legislatif, yudikatif, dan fasilitas pendukungnya. 

Untuk tahun anggaran 2025, kebutuhan dana sebesar Rp 14,4 triliun. Namun dari pagu yang tersedia hanya sebesar Rp 6,3 triliun, sehingga Otorita IKN mengajukan tambahan Rp 8,1 triliun pada November 2024. 

Kemudian, permohonan itu disesuaikan menjadi Rp 4 triliun melalui surat Nomor B.121/Kepala/Otorita IKN/VI/2025 tanggal 18 Juni 2025.

Wapres Gibran Pastikan IKN Lanjut

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memastikan pembangunan IKN Kaltim lanjut di depan warga dayak Kalimantan.

Dayak merupakan suku asli masyarakat yang tinggal di pulau Kalimantan.

Bahkan belakangan, pihak Istana membeberkan bahwa tak ada rencana moratorium ibu kota negara alias IKN Nusantara.

Hal itu menegaskan posisi pemerintah saat ini yang tetap melanjutkan pembangunan IKN Nusantara, warisan dari pemerintahan era Presiden Jokowi.

Untuk diketahui, Wapres Gibran menegaskan perihal IKN di depan warga suku Dayak pada acara Ulang Tahun Ketua Tariu Borneo, Bangkule Rakjang (TBBR) Pangalangok atau Panglima Jilah di Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu, (23/8/2025) kemarin.

Baca juga: Masjid Negara IKN Nusantara Serap Anggaran Rp785 Miliar, Hujan Jadi Hambatan, Target Rampung 2026

Wapres Gibran Rakabuming Raka menyatakan bahwa IKN pasti diselesaikan oleh pemerintah.

"Saya yakinkan sekali lagi, saya tegaskan sekali lagi, yang namanya IKN pasti akan dilanjutkan dan diselesaikan pembangunannya," kata Gibran.

Gibran meminta warga suku Dayak terus mendukung pembangunan IKN. Ia meminta warga agar tidak termakan berita bohong mengenai mangkraknya proyek IKN tersebut.

"Jangan sampai Bapak Ibu termakan oleh hoax, katanya IKN mangkrak, katanya IKN tidak dilanjutkan," katanya.

Mantan Wali Kota Solo itu mengaku bahwa dirinya baru sebulan yang lalu meninjau pembangunan IKN. Berdasarkan hasil peninjauan proyek pembangunan masih berlangsung.

"Pembangunannya sudah baik, on progress semua, tinggal nanti membangun kawasan yudikatif dan legislatif. Jadi IKN ini bukan hanya sekedar membangun istana, tetapi juga simbol, sekali lagi simbol pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris," pungkasnya.

Baca juga: 5 Provinsi Kalimantan Dapat Tuah Ekonomi IKN Nusantara, Harta Karun Tersembunyi Kalbar Bakal Meroket

Tidak Ada Rencana Moratorium

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, menyatakan dengan tegas, tidak ada rencana moratorium atau penghentian sementara proyek IKN.

"Sebagaimana yang sudah pernah juga disampaikan, bahwa sampai hari ini pemerintah tetap berkomitmen sesuai dengan rencana adalah untuk menyelesaikan pembangunan IKN secepat-cepatnya," ucap Praseyo dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Pernyataan ini muncul sebagai respons atas berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.

Desakan datang dari Partai Nasdem yang meminta Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk menetapkan IKN sebagai ibu kota negara.

Jika belum memungkinkan, Nasdem mengusulkan moratorium sementara pembangunan IKN.

Baca juga: Kepala OIKN Apresiasi PLN, Basuki: Listrik Andal Sukseskan Perayaan HUT ke-80 RI di IKN

Meskipun menghargai seluruh masukan dan pendapat masyarakat, pemerintah tetap fokus pada target penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana inti dalam waktu tiga tahun ke depan.

Prasetyo menyebutkan bahwa Otorita IKN saat ini sedang bekerja keras memenuhi target yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

"Berkenaan dengan IKN, tentu kami menerima semua pendapat masukan apapun itu," kata Prasetyo.

Infrastruktur dasar seperti kantor-kantor pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi fokus utama.

Ini penting agar pemindahan ibu kota secara administratif bisa dilakukan secara bertahap.

"Ini adalah sarana-prasarana yang menjadi syarat utama sebelum Presiden menandatangani Keppres pemindahan ibu kota," ucap Prasetyo. 

Fokus pemerintah saat ini tetap pada percepatan pembangunan infrastruktur esensial agar seluruh fungsi pemerintahan dapat berjalan optimal di lokasi baru.

“Sekarang, kepala otorita dan seluruh jajarannya sedang bekerja keras untuk mengejar target dari pemerintah tiga tahun menyelesaikan seluruh sarana dan prasarana yang kita perlukan,” kata Prasetyo. 

Baca juga: Prabowo Tugaskan Basuki Hadimuljono Selesaikan IKN dalam 3 Tahun: 2028 Siap Jadi Ibu Kota Negara

5 Provinsi Dapat Tuah IKN Nusantara

Tengok 5 provinsi di Kalimantan yang dapat tuah ekonomi IKN Nusantara.

Ya, pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN Nusantara) di Kalimantan Timur tidak hanya menjadi magnet bagi investor, tetapi juga menciptakan peluang baru bagi provinsi-provinsi di sekitarnya. 

Harta karun tersembunyi Kalimantan Barat (Kalbar) diprediksi bakal meroket.

Kalbar digadang-gadang siap menjadi pemasok utama kebutuhan aluminium untuk konstruksi IKN Nusantara. 

Potensi ini diusung dalam agenda tahunan Pamor Borneo 2025, sebuah forum yang mempertemukan para investor global dengan proyek-proyek strategis di Kalimantan.

Baca juga: Kepala OIKN Apresiasi PLN, Basuki: Listrik Andal Sukseskan Perayaan HUT ke-80 RI di IKN

Sebagaimana diwartakan Antara, Selasa (19/8/2025), dalam forum tersebut, Kalbar menawarkan proyek andalan mereka: hilirisasi bauksit di Kawasan Industri Ketapang. 

Proyek ini akan mengolah Smelter Grade Alumina (SGA) menjadi produk bernilai tambah seperti aluminium billet, alloy, dan slab. Membangun Jalan Ekonomi Hijau Indonesia

Proyek ini dirancang dengan kapasitas produksi hingga 500.000 ton per tahun.

Angka ini sangat strategis karena tidak hanya akan memenuhi permintaan aluminium domestik yang tinggi, tetapi juga secara spesifik menargetkan kebutuhan masif dari proyek IKN.

15 Proyek Strategis Menuju Pamor Borneo 2025 Kalbar bukanlah satu-satunya provinsi yang menawarkan proyek investasi.

Lima provinsi di Pulau Kalimantan akan memamerkan total 15 proyek strategis kepada investor dari 12 negara dalam ajang Pamor Borneo 2025 di Banjarmasin.

Baca juga: Prabowo Tugaskan Basuki Hadimuljono Selesaikan IKN dalam 3 Tahun: 2028 Siap Jadi Ibu Kota Negara

Berikut adalah beberapa proyek unggulan dari provinsi lain: 

Kalimantan Selatan (Kalsel): Proyek pengelolaan limbah medis dengan teknologi canggih di Banjarbaru, pembangkit listrik tenaga air, dan fasilitas pemotongan ayam higienis.

Kalimantan Tengah (Kalteng): Pengembangan ekowisata di Palangkaraya dan pusat budidaya udang vaname di Sukamara yang akan menghasilkan produk turunan bernilai tinggi seperti kitosan untuk kosmetik.

Kalimantan Timur (Kaltim): Fokus pada industri hilirisasi kelapa sawit di Kutai Timur dan Bontang, yang akan menghasilkan produk oleokimia seperti asam lemak dan gliserin.

Kalimantan Utara (Kaltara): Pembangunan Rumah Sakit Tipe B di Bulungan untuk meningkatkan layanan kesehatan, serta pengembangan industri pakan ikan dan pelabuhan besar di Kabupaten Tanah Tidung.

Baca juga: IKN Siapkan Pemerintahan Hibrida Pertama di Indonesia, Setara Kementerian

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalsel, Fadjar Majardi, menegaskan bahwa 15 proyek ini telah disiapkan dengan matang dan dipublikasikan ke luar negeri melalui jaringan BI dan kedutaan besar.

"Kegiatan Pamor Borneo di Kalimantan merupakan kegiatan tahunan yang diinisiasi untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional dengan tiga misi besar di kancah internasional, yakni sektor perdagangan, investasi, dan pariwisata," ujar Fadjar dikutip dari Kompas.com.

Proyek-proyek ini menjadi bukti nyata bahwa Kalimantan sedang bergerak dari sekadar lumbung sumber daya alam menuju kawasan industri dan ekonomi yang terintegrasi.

Dengan adanya IKN, hilirisasi bauksit di Kalbar tidak lagi menjadi sekadar proyek lokal, melainkan bagian vital dari ekosistem ekonomi nasional. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Hidden Gem Kalbar Jadi Kunci Pembangunan IKN, Pemasok Aluminium Terbesar"

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Proyek Infrastruktur IKN yang Dikerjakan Kementerian PU Berakhir 2026"