Berita Nasional Terkini
'Telat', Kata Menteri Natalius Pigai soal PBB Minta Usut Dugaan Pelanggaran HAM saat Demo
Menanggapi pernyataan OHCHR, Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah lebih dulu mengambil langkah konkret.
Dengan mengutip ICCPR, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa penanganan kasus ini akan mengikuti standar HAM internasional.
Fokus Pemerintah: Akuntabilitas dan Pemulihan
Pigai menambahkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada akuntabilitas aparat yang terlibat, tetapi juga pada pemulihan psikologis dan sosial bagi keluarga korban.
Menurutnya, pendekatan ini sejalan dengan prinsip HAM yang diakui secara universal.
“Pemerintah Indonesia selalu berupaya memastikan penanganan kasus ini tidak hanya fokus pada akuntabilitas aparat saja, tapi juga pada pemulihan keluarga korban,” pungkas Natalius Pigai.
Baca juga: Polemik Transfer Data RI ke Amerika, Menteri HAM Natalius Pigai Tegas Nyatakan Tidak Melanggar HAM
Sosok Natalius Pigai
Natalius Pigai, S.I.P., menjabat sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) di era Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.
Natalius Pigai lahir 25 Juni 1975 di Paniai, Papua Tengah.
Nama Natalius Pigai dikenal sebagai salah satu aktivis di Indonesia.
Natalius Pigai merupakan seorang aktivis asal Papua.
Pria kelahiran Paniai ini adalah Alumni Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" (STPMD "APMD") Yogyakarta, seperti dikutip dari Tribunnewswiki.
Menteri HAM era Kabinet Merah Putih ini merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengabdi selama 15 tahun di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di masa kepemimpinan Al Hilal Hamdi dan Jacob Nuwa Wea tahun 1999-2004.
Dia menduduki posisi sebagai Staf Khusus Menteri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Natalius Pigai juga pernah tercatat sebagai anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2012-2017.
Yang mencengangkan, Natalius Pigai pun pernah menjadi Juru Parkir di Kementerian Transmigrasi RI.
Pendidikan
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.