Demo Mereda tapi Pemerintah Dinilai Belum Sentuh Akar Persoalan, Mahfud MD Khawatir Api dalam Sekam

Ia menyebut angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran masih tinggi, pajak dianggap memberatkan, dan harga kebutuhan pokok seperti beras terus naik meski pemerintah menyatakan cadangan cukup.

Di sektor hukum, Mahfud menilai masih banyak kasus yang menimbulkan tanda tanya publik.

Ia menyebut eksekusi putusan pengadilan yang tertunda, dugaan politisasi hukum, dan kasus pencucian uang yang belum tuntas sebagai contoh lemahnya penegakan hukum.

“Ketidakjelasan penegakan hukum justru melukai kepercayaan publik,” ujarnya.

Baca juga: PBB Tuntut Investigasi Transparan atas Dugaan Kekerasan Aparat Sepanjang Demo di Indonesia

Komunikasi Pemerintah Dinilai Tidak Peka terhadap Realitas

Mahfud juga menyoroti pola komunikasi pemerintah yang menurutnya perlu diperbaiki.

Ia menilai pidato-pidato yang penuh optimisme sering kali tidak diiringi dengan kepekaan terhadap kondisi masyarakat.

Mahfud menegaskan, penyelesaian sementara seperti membatalkan kenaikan tunjangan DPR atau menjanjikan penindakan hukum memang bisa meredam gejolak. 

Namun tanpa perombakan kebijakan yang menyentuh akar masalah, kondisi rawan bisa kembali muncul sewaktu-waktu.

“Penyelesaian sementara seperti membatalkan kenaikan tunjangan DPR atau menjanjikan penindakan hukum memang bisa meredam gejolak. Tapi tanpa perombakan kebijakan yang menyentuh akar masalah, kondisi rawan bisa kembali muncul sewaktu-waktu,” jelasnya

Mahfud menyebut protes besar yang terjadi adalah organik, lahir dari keresahan nyata rakyat. 

Namun, ia juga tidak menampik ada pihak lain yang kemudian menunggangi situasi.

Karena itu, ia menekankan agar pemerintah tidak berhenti pada langkah-langkah instan, melainkan mengambil langkah strategis, transparan, dan berpihak pada rakyat. 

Dengan begitu, "api dalam sekam" yang ia maksud tidak lagi menjadi ancaman di masa mendatang. 

CSIS: Unjuk Rasa di Berbagai Daerah Karena Beban Ekonomi Masyarakat Meningkat