Listyo Sigit Masih Aman, Istana dan DPR Kompak Bantah Isu Surpres Pergantian Kapolri

TRIBUNKALTIM.CO  - Pihak Istana dan DPR RI kompak membantah isu yang menyebut Presiden Prabowo Subianto mengirim Surat Perintah Presiden (Surpres) ke DPR terkait pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, Presiden Prabowo belum mengirimkan Surpres pergantian Kapolri ke DPR RI.

"Berkenaan dengan Surpres pergantian Kapolri ke DPR bahwa itu tidak benar," kata Prasetyo, dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (13/9/2025).

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang menegaskan, belum ada surat dari Presiden Prabowo mengenai pergantian Kapolri. "Belum ada," ujar Dasco singkat, Sabtu (13/9/2025).

Baca juga: Istana Tegaskan Pergantian Kapolri Hoaks, Haidar Alwi: Isu Harus Dihentikan

Respons Kapolri

Sebagaimana diketahui, isu pergantian Kapolri mulai beredar setelah unjuk rasa yang menuntut pembubaran DPR RI membesar pada 28 Agustus lalu.

Pada hari itu, mobil lapis baja atau kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri melindas pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan, hingga akhirnya meninggal dunia. 

Protes membesar dan amarah mengarah ke Polri hingga beredar isu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan mengundurkan diri atau dicopot. Kapolri pun merespons soal desakan agar dirinya mundur yang mencuat usai insiden tewasnya pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan. 

Saat menggelar konferensi pers di daerah Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kapolri menyebut bahwa dirinya adalah prajurit sehingga siap menjalankan perintah dari Presiden. 

Namun, Listyo Sigit juga menyebut bahwa pergantian Kapolri adalah hak prerogatif dari Presien Prabowo Subianto.

“Terkait dengan isu yang menyangkut dengan Kapolri itu hak prerogatif presiden. Kita prajurit kapan aja siap,” kata Kapolri saat ditanya soal desakan mundur, dikutip dari tayangan Kompas TV, Sabtu (30/8).

Baca juga: Klarifikasi Istana soal Pergantian Kapolri Dinilai Penting untuk Redam Spekulasi

Reformasi Kepolisian

Desakan agar Presiden Prabowo Subianto melakukan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kian menguat. Sejumlah tokoh lintas agama dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menyampaikan langsung aspirasi itu kepada Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9).

Mereka menilai, Polri perlu segera direformasi, baik dalam struktur, budaya organisasi, maupun perilaku  anggotanya, agar dapat kembali memperoleh kepercayaan publik.

Tokoh-tokoh yang hadir dalam rombongan GNB antara lain istri Presiden ke-4 RI, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, teolog sekaligus filsuf Romo Franz Magnis-Suseno SJ, cendekiawan Muslim Prof. M. Quraish Shihab dan kiai kharismatik KH Ahmad Mustofa Bisri.