Listyo Sigit Masih Aman, Istana dan DPR Kompak Bantah Isu Surpres Pergantian Kapolri

“Kalau reformasi, bukan hanya Polri, tapi semua lembaga tinggi negara, apakah itu legislatif, eksekutif, termasuk yudikatif. Kalau reformasi, saya kira itu dalam rangka koreksi, perbaikan kinerja,” tuturnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR dari PKS, Nasir Djamil, meminta Prabowo memimpin langsung reformasi kepolisian.

“Saran saya Presiden Prabowo agar langsung memimpin reformasi kepolisian,” kata Nasir.

Menurut Nasir, reformasi kepolisian sejatinya sudah berjalan sejak era Kapolri Jenderal (Purn) Sutanto hingga Kapolri saat ini, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun, masih ada perilaku aparat yang belum sesuai ekspektasi publik.

“Bahwa masih ada perilaku yang belum sesuai dengan harapan masyarakat, tentu bisa kita pahami,” kata
Nasir.

Ia menambahkan, setiap lima tahun Polri menyusun rencana strategis, yang perlu diawasi Presiden dan jajaran pemerintah.

“Presiden dan pembantu bisa membantu kepolisian dengan cara mengevaluasi dan memfasilitasi agar rencana strategis itu bisa dicapai dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia,” kata Nasir. 

Ibarat Asap Hitam

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menyebut, isu pergantian Kapolri yang terus dipaksakan ibarat asap hitam yang sengaja ditebarkan untuk menutupi langit jernih kebenaran.

"Padahal Istana dan DPR, dua lembaga negara yang memegang kewenangan sahih telah menutup pintu rapat-rapat bagi rumor murahan ini," kata Haidar Alwi, Minggu (14/9/2025).

Namun entah kenapa, masih ada segelintir pihak yang terus meniupkan api gosip, seolah-olah bangsa ini  hanyalah panggung sandiwara tanpa batas.

"Mereka tahu kabar itu bohong, tapi tetap kembali, berharap publik termakan adegan yang dikemas seperti kebenaran. Inilah yang disebut pengkhianatan terhadap akal sehat, pengkhianatan terhadap stabilitas bangsa," ungkap Haidar Alwi.

"Mari kita jujur: isu semacam ini tidak lahir dari ketidaktahuan, melainkan dari niat buruk. Kapolri dijadikan bahan spekulasi, seolah-olah posisinya bisa digerogoti hanya dengan opini jalanan," sambungnya.

Padahal Polri sedang memikul tanggung jawab besar, menjaga keamanan pascakerusuhan, melindungi rakyat, menegakkan hukum, dan berdiri sebagai garda terdepan negara.

Ia mempertanyakan maksud menyebarkan isu pergantian kapolri di tengah situasi saat ini.

Katanya, yang demikian itu bukan sekadar manuver politik, melainkan serangan terhadap keteguhan institusi negara.

Mereka yang terus memainkan wacana ini sesungguhnya sedang menguji kesabaran bangsa, seakan ingin
melihat apakah rakyat mudah terpecah hanya dengan kabar bohong.

Sikap tegas Istana dan DPR adalah palu terakhir yang mematahkan prinsipnya.

Tidak ada pergantian, tidak ada rencana tersembunyi, tidak ada intrik yang dibisikkan di balik layar.

Semua itu hanyalah bayangan yang diciptakan untuk menakut-nakuti.

"Oleh karena itu, orang yang masih menggoreng isu ini tak ubahnya sedang memelihara hantu, hantu yang menakut-nakuti rakyat, padahal wujudnya tidak pernah ada. Dan ketika bangsa ini ditakut-takuti dengan bayangan, maka kita sejatinya dipaksa tunduk pada ilusi, bukan pada kenyataan," tutur Haidar Alwi.

Menurutnya, bangsa ini sudah kenyang dengan fitnah, sudah muak dengan rumor.

Yang dibutuhkan hari ini bukanlah wacana kosong, melainkan kepastian, rasa aman, dan kepemimpinan yang tidak terganggu oleh isu remeh.

"Terus membicarakan pergantian Kapolri sama saja dengan mengundang kekacauan, memberi panggung bagi mereka yang ingin melihat negara ini goyah," imbuhnya.

Jika isu ini tidak segera dihentikan, maka yang terbakar bukan hanya marwah Polri, melainkan juga kepercayaan rakyat terhadap negara. Dan ketika kepercayaan itu hancur, runtuhnya bukan hanya satu institusi, tetapi sendi-sendi kebangsaan kita. 

"Oleh karena itu, hentikanlah. Sudahi. Jangan lagi kita membiarkan rumor ini meracuni percakapan publik.

Hormatilah keputusan resmi negara, percayalah pada kebenaran yang sudah ditegaskan," pinta Haidar Alwi.

Ia mengajak masyarakat biarkan Polri bekerja, biarkan bangsa ini berjalan ke depan tanpa terus dibebani isu yang busuk. Mereka yang terus memelihara isu tersebut akan dicatat sebagai pengganggu stabilitas, sementara mereka yang berani menghentikan adalah penjaga kewarasan bangsa.

"Inilah saatnya masyarakat bersatu untuk mengatakan: cukup, isu pergantian Kapolri harus dikubur, karena negara ini terlalu berharga untuk dipermainkan oleh gosip murahan," pungkas Haidar Alwi. (kps/tribunnews)