Ibu Kota Negara

Alarm Inflasi di IKN, Didominasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, Strategi BI Kaltim

Alarm inflasi di IKN berbunyi, didominasi kelompok makanan, minuman dan tembakau. Strategi Bank Indonesia Kaltim untuk mitigasi inflasi di IKN Kaltim

Editor: Amalia Husnul A
TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY
ALARM INFLASI IKN - Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Kaltim, Budi Widihartanto (kemeja putih), Minggu (28/9/2025). Ia membeberkan strategi yang disebutnya "pro-growth" dan "pro-stability" saat acara diseminasi dan capacity building media di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) . (Tribunkaltim.co/ Mohammad Fairoussaniy) 

"Tujuan akhir dari upaya ini adalah memastikan inflasi tidak menanjak tajam meskipun pertumbuhan ekonomi di IKN meningkat secara signifikan," usar Budi, dikutip Kompas.com, Minggu (28/9/2025).

IKN harus menjadi kota dengan pertumbuhan ekonomi cepat tanpa mengorbankan stabilitas harga bagi penduduknya.

Perpres IKN Jadi Ibu Kota Politik Diteken Prabowo 

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), menjadi ibu kota politik pada tahun 2028.

Ketetapan ini dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Perpres tersebut juga memerinci syarat IKN menjadi ibu kota politik di tahun 2028.

Pertama, terbangunnya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya.

Luas KIPP itu mencapai 800-850 hektar.

Kemudian, persentase pembangunan gedung/perkantoran di Ibu Kota Nusantara mencapai 20 persen; dan persentase pembangunan hunian/rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara mencapai 50 persen. 

Adapun cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan Ibu Kota Nusantara mencapai 50 persen; sedangkan indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan Ibu Kota Nusantara menjadi 0,74.

Kemudian, pemindahan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara dapat terselenggara jika jumlah pemindahan dan/atau penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara mencapai 1.700-4.100 orang dan cakupan layanan kota cerdas kawasan Ibu Kota Nusantara yang mencapai 25 persen.

"Pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara, dilakukan di antaranya pemindahan ASN/hankam ke Ibu Kota Nusantara serta penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas Ibu Kota Nusantara," tulis lampiran Perpres tersebut.

Baca juga: Mengenal Ikan Papuyu, Dijuluki Ikan Sultan Kalimantan, Disiapkan Jadi Ketahanan Pangan IKN Kaltim

(*)

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved