Rereongan Sapoe Sarebu

Menkeu Purbaya Tanggapi Gagasan Dedi Mulyadi soal Iuran Rp1.000 per Hari, Tidak Ada Kewajiban Donasi

Menkeu Purbaya tanggapi gagasan Dedi Mulyadi soal iuran Rp1.000 per hari, tidak ada kewajiban donasi.

Tribunnews.com/Igman Ibrahim
MENKEU PURBAYA - Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memberi keterangan kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/9/2025). Menkeu Purbaya tanggapi gagasan Dedi Mulyadi soal iuran Rp1.000 per hari, tidak ada kewajiban donasi.(Tribunnews.com/Igman Ibrahim) 

Ia mengatakan, kehidupan warga Jabar di 27 Kabupaten/Kota sangat kompleks, terutama soal pendidikan dan kesehatan.

“Makanya pada saat dibuka layanan pengaduan di Lembur Pakuan Subang, dari mana-mana datang, bukan hanya dari Jabar, ada dari luar Jabar, kasian."

"Padahal yang dibutuhkan hanya Rp1 juta misalnya, untuk membantu tunggu yang sakit,” katanya.

Poe Ibu, lanjut Herman, difokuskan untuk membantu masalah pendidikan dan kesehatan dalam skala terbatas, yang sebetulnya bisa diselesaikan sendiri oleh masyarakat.

“Jangan sampai, masyarakat ada kesulitan kecil, harus ke Lembur Pakuan, harus ke Provinsi, padahal bisa diselesaikan di lingkungannya,” katanya, dikutip dari TribunJabar.id.

Herman mencontohkan masalah pendidikan dan kesehatan dengan skala terbatas misalnya seorang siswa yang tak memiliki seragam sekolah, maka dana tersebut bisa digunakan untuk membeli seragam.

Ia juga mencontohkan apabila ada warga yang sakit, namun keluarganya tidak punya bekal untuk menunggu di rumah sakit, maka dana tersebut bisa digunakan sebagai "uang saku" keluarga untuk menunggu pasien.

“Itu kan kebutuhannya terbatas banget, dan itu bisa diselesaikan dari, oleh dan untuk masyarakat. Oleh karena itu, Pak Gubernur tempo hari mengeluarkan surat edaran tentang gerakan rereongan Poe Ibu,” katanya. 

Ia juga menuturkan, gerakan ini akan berlingkup mulai dari Pemprov, Pemkot/Pemkab, hingga instansi lain untuk ASN.

Selain itu, gerakan ini juga memiliki ruang lingkup di sekolah menengah maupun sekolah dasar.

Dan terakhir di masyarakat.

“Konsepnya ini kan dari, oleh dan untuk masyarakat. Jadi, silakan membuat rekening sendiri, misalnya di sekolah SMA 3, silakan bikin rekening sendiri, dikelola sendiri, disalurkan sendiri, kemudian nanti dilaporkan bisa ke Medsos. Sehingga betul-betul akuntabel, transparan,” ucapnya.

Sementara itu, untuk permasalahan pendidikan dan kesehatan secara berat tetap menjadi tanggung jawab pemerintah.

"Kita kan ada Puskesmas, ada institusi sekolah,"

"Tapi kalau yang sederhana, kami harapkan dari, oleh dan untuk masyarakat sembari lebih jauhnya menjaga gotong-royong," katanya. 

Sumber: Tribunnews
Halaman 3 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved