Kritik Anies untuk Pemerintahan Prabowo: Banyak Jabatan Berdasar Koneksi, Pengawasan Ekonomi Lemah

TRIBUNKALTIM.CO — Mantan calon presiden Anies Baswedan menyoroti arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya semakin jauh dari prinsip integritas dan meritokrasi.

Meritokrasi adalah sistem atau prinsip di mana seseorang mendapatkan posisi, jabatan, atau penghargaan berdasarkan kemampuan, prestasi, dan kompetensi, bukan karena faktor koneksi, kekayaan, atau latar belakang sosial-politik.

Dalam konteks pemerintahan atau birokrasi, meritokrasi berarti jabatan publik diberikan kepada orang yang paling layak dan kompeten, bukan kepada mereka yang dekat dengan kekuasaan atau memiliki hubungan politik tertentu.

Ia menilai jabatan publik kini banyak diberikan bukan karena kemampuan, tetapi karena kedekatan politik dan kepentingan kekuasaan.

Baca juga: Respons Anies Baswedan Usai Prabowo Sebut tak Dendam Diberi Nilai 11 saat Debat Pilpres

Hal itu disampaikan Anies saat menjadi pembicara utama dalam Dialog Kebangsaan yang digelar DPW Gerakan Rakyat Jawa Tengah di Ballroom UTC, Semarang, pada Rabu (8/10/2025).

Dikutip dari laman resminya, Gerakan Rakyat adalah sebuah organisasi masyarakat yang bergerak secara mandiri untuk memperjuangkan tatanan masyarakat yang adil, makmur, dan berkelanjutan.

Ormas ini dipimpin oleh ketua umum, Sahrin Hamid, SH.

“Banyak tanggung jawab publik hari ini diberikan bukan karena kompetensi, tapi karena koneksi. Kalau begini, kapan negeri ini bisa maju kalau tugas-tugas publik diberikan kepada orang-orang yang kompetensinya tidak nyambung, bahkan di bawah standar,” ujar Anies.

Pemerintahan Berorientasi Politik Jangka Pendek

Menurut Anies, praktik pemerintahan saat ini terlalu berorientasi pada politik jangka pendek.

Baca juga: Sebut Nama Anies, Prabowo: Sebetulnya Dia yang Bantu Aku Menang karena Emak-emak Kasihan

Ia menilai sistem yang dibangun pemerintah lebih memprioritaskan kepentingan politik dan kelompok tertentu dibanding profesionalisme serta kualitas sumber daya manusia.

Ia menegaskan, hal yang paling mendesak untuk dibenahi adalah integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, pejabat publik harus menunjukkan keteladanan dalam kebijakan maupun perilaku sehari-hari.

“Kata kuncinya yang harus dikembalikan adalah integritas. Wujud dari integritas itu adalah kebijakan yang mencerminkan keadilan dan kesederhanaan, terutama bagi mereka yang menjadi panutan di negeri ini,” kata Anies.

Anies menekankan, tanpa moralitas dan keteladanan dari para pejabat tinggi, kebijakan publik hanya akan menjadi alat politik, bukan sarana keadilan bagi masyarakat.

Baca juga: Di Munas PKS, Prabowo Tegaskan tak Dendam ke Anies Baswedan soal Nilai 11 di Debat Pilpres

Soroti lemahnya tata kelola ekonomi

Selain menyoroti moralitas birokrasi, Anies juga mengkritik lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dalam sistem ekonomi nasional.

Ia menilai masih banyak aktivitas ekonomi yang tidak tercatat (underground economy), menandakan lemahnya tata kelola dan pengawasan pemerintah.

“Menurut saya ini adalah salah satu masalah besar. Karena underground economy ada dua: kegiatan yang tidak tercatat dan kegiatan yang tidak dilaporkan,” jelas Anies.

Ia memperkirakan sekitar seperempat aktivitas ekonomi Indonesia tidak tercatat secara resmi.

Jika potensi tersebut bisa dikelola dan diawasi dengan baik, menurutnya, pendapatan negara akan meningkat signifikan.

“Pendapatan negara kita tidak utuh karena ada aktivitas yang tidak bisa kita pajaki. Kalau ini dikoreksi—yang melanggar ditegakkan hukumnya, yang tidak melapor dikejar supaya patuh—bayangkan betapa besar tambahan bagi ekonomi kita,” tutupnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com