Dana TKD Dipotong, Dedi Mulyadi Terapkan WFH untuk ASN di Jabar demi Tekan Biaya Operasional

Ringkasan Berita:

• WFH ASN di Jawa Barat merupakan langkah efisiensi untuk menekan beban anggaran daerah akibat pengurangan TKD
• Uji coba dimulai November 2025 dengan jadwal setiap Kamis
• Pemprov Jabar berencana memperluas penerapan hingga separuh pegawai

TRIBUNKALTIM.CO -  Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi membuat kebijakan baru demi mensiasati beban anggaran yang semakin berat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menerapkan kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai langkah efisiensi menyusul pengurangan dana transfer ke daerah (TKD).

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendorong kabupaten dan kota untuk menyesuaikan kebijakan serupa sesuai kemampuan masing-masing daerah.

“Kayaknya Kabupaten Bogor tidak, masih cukup APBD-nya. Tapi Kuningan, Purwakarta, Subang, Pangandaran, Majalengka ya itu harus WFH, kalau tidak beban anggarannya berat. Provinsi saja WFH,” ujar Dedi saat ditemui di Kantor Pemkab Bogor, Senin (3/11/2025).

Baca juga: 7 Fakta Kasus Guru Tampar Siswa di Subang Viral, Dedi Mulyadi Turun Tangan dan Siapkan Pengacara

Efisiensi Operasional

Menurut Dedi, penerapan WFH dapat menekan pengeluaran operasional pemerintah daerah, khususnya biaya listrik, air, dan alat tulis kantor.

“Semakin banyak orang di kantor, semakin banyak air, listrik, dan jaringan internet yang digunakan,” jelasnya.

Kebijakan ini ditargetkan mampu menekan pengeluaran operasional hingga 15–20 persen.

Baca juga: Tanggapi Permintaan Maaf Purbaya ke Pemda, Dedi Mulyadi: TKD Segera Dibayar, Itu Hak Jawa Barat

WFH Setiap Kamis

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Dedi Supandi, menegaskan bahwa surat edaran pelaksanaan WFH bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) telah diterbitkan.

“Di November ini, WFH satu hari bagi seluruh perangkat daerah. Kecuali yang melaksanakan pelayanan langsung, itu tidak termasuk,” tegasnya.

Hari Kamis dipilih sebagai jadwal WFH untuk menghindari persepsi libur panjang jika diterapkan pada Senin atau Jumat.

“Kalau Senin atau Jumat dikhawatirkan dianggap weekend. Jadi kita ambil di posisi tengah agar output kinerja tetap terjaga,” jelas Dedi Supandi.

Baca juga: PAN Tertarik Ajak Purbaya jadi Kader, Popularitas Sang Menkeu Lewati Dedi Mulyadi

Uji Coba dan Rencana Lanjutan

Uji coba WFH akan berlangsung sepanjang November 2025 dan dilanjutkan pada Desember 2025.

Pemprov Jabar juga berencana memperluas skema dengan sistem WFH bagi 50 persen pegawai.

“Nanti akan kita cek, targetnya dari WFH ini bisa menekan 15–20 persen,” pungkas Gubernur Dedi Mulyadi. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com