IPOC 2025, Masa Depan Sawit Ditentukan oleh Biodiesel dan Reformasi Regulasi

Budi menyoroti akar masalahnya: lebih dari 30 kementerian dan lembaga memiliki kewenangan di sektor sawit, memicu tumpang tindih aturan, data tidak sinkron, dan iklim investasi yang tidak stabil. Tanpa otoritas tunggal, target keberlanjutan sulit tercapai.

Ia menilai pembenahan harus kembali pada amanat Pasal 33 UUD 1945, bahwa sawit harus dikelola negara untuk kemakmuran rakyat. 

Reformasi struktural ia pandang mendesak, meliputi kepastian legal, stabilitas kebijakan, tata kelola berkelanjutan, keadilan sosial, dan hilirisasi.

Sebagai langkah konkret, Budi mengusulkan pembentukan Badan Sawit Nasional dengan prinsip “One Map, One Data, One Authority. (*)