Pemerintah, OJK, dan BI Minta Bank Danai Program MBG, Kopdes Merah Putih, dan 3 Juta Rumah

Selain itu, perbankan juga diminta untuk memberikan kredit konstruksi kepada para pengembang perumahan untuk mempercepat pembangunan hunian.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, di tengah efisiensi anggaran pemerintah, dibutuhkan kreativitas dalam menjalankan Program 3 Juta Rumah.

"Kalau saya berpikir normatif dengan jumlah anggaran yang ada bisa saja saya kerjakan program itu apa adanya. Tetapi, ini menjadi tantangan bagi saya untuk berkreativitas dan berinovasi untuk tetap survive supaya masyarakat bisa punya rumah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (7/2/2025).

Dengan berkolaborasi dengan sektor jasa keuangan, pemerintah dapat meningkatkan pencapaian program 3 juta rumah.

Sebab, perbankan dan lembaga keuangan lainnya dapat mendukung aksesibilitas perumahan bagi masyarakat, terutama dalam hal pembiayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. 

"Ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau menjadi prioritas pemerintah. Dengan keterlibatan sektor perbankan, kita dapat menghadirkan solusi inovatif dalam pembiayaan perumahan," ungkap pria yang akrab disapa Ara itu.

Baca juga: APBN Tertekan Geopolitik, Pangkas Anggaran MBG Lebih Realistis daripada Naikkan Harga BBM Subsidi

Dukungan Bank Indonesia

Tak mau kalah, Bank Indonesia (BI) juga turut mendukung realisasi program 3 juta rumah. 

Dukungan bank sentral dilakukan melalui pemberian insentif likuiditas kepada bank yang menyalurkan kredit di sektor perumahan dan konstruksi.

Mantan Deputi Gubernur BI Juda Agung menjelaskan, dukungan diberikan agar masalah backlog perumahan di Indonesia dapat segera teratasi.

"Ada empat sektor, yang pertama adalah sektor konstruksi, kedua adalah sektor real estate, ketiga adalah KPR, dan yang keempat adalah KPA," ujar Juda saat konferensi pers RDG BI, Rabu (20/11/2025).

Selain insentif, BI juga memberikan dukungan dari sisi pelonggaran Loan To Value  (LTV) pada proses pengajuan kredit properti hingga 100 persen. 

Dengan kebijakan ini, bank dapat memberikan kredit perumahan dengan uang muka (down payment/DP) sebesar 0 persen.

Salurkan SAL ke Sektor Produktif

Seakan belum cukup dengan segunung penugasan itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menambah tugas perbankan terutama Himbara untuk menyalurkan dana saldo anggaran lebih (SAL) negara ke sektor produktif.

Pada September 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan dana SAL sebesar Rp 200 triliun ke Himbara.

Dana tersebut ditempatkan di Bank Mandiri sebesar Rp 55 triliun, BRI Rp 55 triliun, BNI Rp 55 triliun, BTN Rp 25 triliun, dan BSI Rp 10 triliun.