Pembangunan 593 Yon TP Dituding Serobot Lahan Warga, Ini Penjelasan Mabes TNI

TRIBUNKALTIM.CO - Pembangunan Batalion Teritorial Pembangunan (Yon TP) yang dituding menyerobot lahan warga, membuat TNI angkat bicara.

Mabes TNI membantah pembangunan Yon TP menyerobot lahan warga.

“Jadi, tidak benar kalau disebut pembangunan Yon TP menerobot lahan masyarakat,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Muhammad Nas, dilansir dari Kompas.com.

Baca juga: Prajurit TNI Pembunuh Anak 15 Tahun Hanya Divonis 10 Bulan Penjara dan Tidak Dipecat

Nas menyampaikan, pembangunan Yon TP dilakukan di atas lahan negara yang telah dikoordinasikan dengan instansi terkait.

TNI Angkatan Darat (AD) menargetkan mempunyai 750 satuan di tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Donny Pramono mengatakan, satuan-satuan tersebut terdiri dari batalion teritorial pembangunan (YTP) hingga satuan bantuan tempur dan administrasi.

“Adapun ke depan, konsep pembangunan ini merupakan bagian dari desain besar pembentukan kekuatan di tingkat kabupaten/kota, dengan rencana sekitar 750 satuan yang terdiri dari 593 YTP serta 157 satuan bantuan tempur dan bantuan administrasi,” ungkap Donny, saat dikonfirmasi, Kamis (23/4/2026).

Baca juga: POPULER KALTIM: Tiga Zona Merah Narkoba di Samarinda, Kehadiran TNI saat Eksekusi Terpidana di Kubar

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menargetkan membangun 150 Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) dalam setiap tahun.

“Dan rencana setiap tahun akan dibangun 150 Batalion Teritorial Pembangunan,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait saat ditemui di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut bahwa ketiadaan pasukan militer di tingkat kabupaten hingga banyaknya begal dan kriminalitas di pelbagai tempat turut menjadi alasan pemerintah membentuk 750 batalion baru sampai 2029.

“Apa yang terjadi? Begal kriminal itu yang besar sekali," ujar Sjafrie, dalam rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Baca juga: Pro dan Kontra TNI Turun Tangan Berantas Begal, Pengamat: Tidak Sesuai Tupoksi!

Sjafrie menuturkan, setelah TNI menempatkan batalion dan membangun pangkalan di daerah yang diambilnya sebagai contoh itu, begal dan kriminal seketika hilang di atas 50 persen dari daerah itu.

Sebab, kata dia, tugas batalion teritorial pembangunan termasuk melakukan patroli keliling dengan kendaraan yang disiapkan oleh industri pertahanan.

"Membangun sistem keamanan lingkungan, siskamling, yang tadinya itu menurun kemudian hidup kembali. Ini yang berkaitan dengan kriminalitas," ujar dia. (*)