Kenapa Rupiah Tembus Rp 18.200 per Dollar AS? Ini Penyebab dan Dampaknya

Kenaikan harga tidak hanya berpotensi terjadi pada produk berbahan baku kedelai, tetapi juga pada berbagai komoditas dan barang lain yang memiliki komponen impor dalam rantai produksinya.

Kondisi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan tekanan inflasi, terutama jika pelemahan rupiah berlangsung dalam periode yang cukup panjang.

Karena itu, Faris menilai tidak akan mengejutkan apabila data inflasi pada kuartal II-2026 menunjukkan kenaikan yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya.

Meningkatnya inflasi berisiko mengurangi daya beli masyarakat karena pendapatan yang diterima tidak serta-merta bertambah secepat kenaikan harga barang dan jasa.

Akibatnya, kemampuan konsumsi rumah tangga dapat tertekan, terutama bagi kelompok masyarakat yang sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk kebutuhan pokok.

Sementara, terkait batas toleransi pasar terhadap ketidakpastian kebijakan pemerintah, Faris mencatat investor masih memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk memperbaiki keadaan.

Namun, pasar saat ini menunggu adanya keselarasan yang lebih kuat antara komunikasi dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, serta otoritas ekonomi lainnya.

Salah satu sumber kekhawatiran investor dalam beberapa bulan terakhir bukan semata-mata kondisi ekonomi, melainkan bagaimana berbagai program dan kebijakan pemerintah dikomunikasikan kepada publik dan pelaku pasar.

Selama sekitar enam bulan terakhir, pasar menilai pemerintah belum mampu menyampaikan arah kebijakan secara konsisten dan mudah dipahami, sehingga memunculkan ketidakpastian yang sebenarnya dapat dihindari.

Karena itu, yang paling dibutuhkan saat ini adalah perbaikan komunikasi kebijakan dan koordinasi yang lebih jelas antara otoritas.

Baca juga: Biasanya Murah Senyum, Purbaya Kini Serius di DPR Saat Rupiah Tembus Rp18.000

Jika pemerintah mampu menunjukkan arah kebijakan yang konsisten dan sejalan, kepercayaan investor berpotensi kembali pulih.

Sebaliknya, apabila ketidakpastian komunikasi terus berlanjut, pasar cenderung akan tetap bersikap hati-hati dan mempertahankan premi risiko yang lebih tinggi terhadap aset-aset Indonesia.

“Dari pelaku pasar, masih menunggu perbaikan terkait komunikasi dan kebijakan pemerintah yang sejalan. Dan hal tersebut harus segera diatasi, yang jelas kami menilai selama enam bulan ke belakang pemerintah kurang mengomunikasikan programnya dengan baik,” ungkap Faris. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com