Menggenjot Perekonomian Indonesia dengan QRIS: Waktunya Akselerasi Penuh

Oleh: Adi Purbondaru, Asisten Analis Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur

TRIBUNKALTIM.CO - Quick Response Code Indonesian Standard ( QRIS ) telah melampaui perannya sebagai sekadar inovasi sistem pembayaran.

Sejak diperkenalkan Bank Indonesia pada 17 Agustus 2019, QRIS berkembang menjadi infrastruktur ekonomi digital yang kian strategis dalam menopang pertumbuhan nasional.

Hingga awal 2026, volume dan nilai transaksi QRIS melonjak signifikan, mencerminkan pergeseran perilaku masyarakat menuju transaksi non-tunai sekaligus meningkatnya kepercayaan terhadap ekosistem keuangan digital domestik.

Dalam konteks ekonomi Indonesia yang tengah menghadapi tekanan global, mulai perlambatan ekonomi dunia, ketegangan geopolitik, hingga fluktuasi harga komoditas QRIS menjadi instrumen stabilisasi yang penting.

UMKM, yang menyumbang sekitar 60 persen PDB dan menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja nasional, memperoleh manfaat langsung dari efisiensi biaya transaksi, kecepatan perputaran uang, serta akses ke sistem keuangan formal.

Baca juga: BI Kaltim Optimis Pertumbuhan Ekonomi Benua Etam 2026 Tumbuh Positif 4,35 Persen

Digitalisasi pembayaran memungkinkan UMKM meningkatkan daya saing, tidak hanya di pasar lokal tetapi juga nasional bahkan regional.

Secara mikroekonomi, QRIS memangkas biaya transaksi hingga separuh dibandingkan metode konvensional.

Dampaknya tidak berhenti pada penghematan biaya, tetapi juga meningkatkan produktivitas pelaku usaha.

Dengan pencatatan transaksi yang otomatis, pelaku UMKM dapat menyusun laporan keuangan lebih rapi, yang pada gilirannya memudahkan akses pembiayaan ke perbankan dan lembaga keuangan nonbank.

Inilah efek lanjutan yang sering luput dari perhatian: QRIS bukan hanya mendorong konsumsi, tetapi juga memperluas basis pembiayaan produktif.

Secara makroekonomi, kontribusi QRIS terhadap pertumbuhan nasional semakin nyata.

Bank Indonesia mencatat nilai transaksi QRIS pada Tahun 2025 telah menembus Rp500 triliun dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen.

Lebih jauh, digitalisasi pembayaran mempercepat velocity of money, mengurangi ekonomi biaya tinggi, serta meningkatkan transparansi transaksi.

Dalam jangka panjang, hal ini memperkuat efektivitas kebijakan moneter dan memperluas basis pajak tanpa menaikkan tarif.