Satu Tahun Kepemimpinan Rudy Mas'ud - Seno Aji: Menakar “Gratispol” 

Oleh: Sumarsono, Pemimpin Redaksi Tribun Kaltim/TribunKaltim.co

TRIBUNKALTIM.CO - Tepat tanggal 20 Februari 2026, pasangan Rudy Mas'ud-Seno Aji genap satu tahun memimpin Kalimantan Timur.

Diusung koalisi partai politik besar, yakni Partai Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PKB, NasDem, dan PPP serta parpol non-parlememen, PSI, PBB, Prima, PKN, dan Partai Buruh, Rudy Mas’ud-Seno Aji resmi dilantik Presiden RI  Prabowo Subianto di Istana Negara pada 20 Februari 2025.

Perlu diketahui, Rudy Mas’ud-Seno Aji menggulingkan petahana, Isran Noor-Hadi Mulyadi dengan perolehan  suara 55,7 persen.

Pasca dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2025-2030, keduanya langsung tancap gas merealisasikan janji politiknya melalui Program Gratispol. 

Program Gratispol meliputi pendidikan gratis dari SMA hingga S3, pelayanan kesehatan gratis, seragam sekolah gratis, internet gratis, biaya administrasi rumah gratis, hingga memberangkatkan umrah bagi marbot masjid dan penjaga rumah ibadah gratis.

Hampir satu tahun kepemimpinan Rudy Mas’ud-Seno Aji, bagaimana dengan pelaksanaan janji-janji politik “Gratispol”?

Euforia kegembiraan masyarakat Kaltim yang berharap layanan serba gratis ternyata tak semulus yang  diharapkan.

Baca juga: Ketika Presiden Sentil Reklame ‘Ayam Goreng’

Berbagai kendala masih banyak ditemui di lapangan, terutama terkesan belum adanya kesiapan perangkat birokrasi melayani program Gratispol ini.

Program Gratispol sektor pendidikan misalnya. Belum lama ini riuh diperbincangkan. Alih-alih merata, program beasiswa ini justru terganjal tembok administratif.  

Syarat akreditasi program studi yang harus "Unggul" atau minimal Akreditasi A.

Kebijakan ini  secara otomatis memangkas jumlah penerima secara alamiah karena tidak semua kampus atau jurusan memiliki akreditasi tersebut.

Belum lagi angan-angan masyarakat, bahwa gratis biaya pendidikan atau UKT itu terbayar semua.

Faktanya belum, karena bagi Perguruan Tinggi yang UKT-nya di atas Rp5 juta, sisanya masih harus menjadi  tanggung jawab orangtua. Artinya program Gratispol tidak sepenuhnya pol.

Program kesehatan yang dijanjikan juga belum menampakkan bentuk yang nyata di lapangan.

Skema operasionalnya masih abu-abu dan belum transparan.

Kebanyakan, program berobat gratis asih samar-samar. Masih belum ada kejelasan, kepastian seperti apa bentuk teknisnya.

Demikian juga dengan program seragam sekolah, internet gratis, hingga DP rumah gratis yang progresnya belum terasa di seluruh wilayah Kalimantan Timur.  

Baca juga: Program Gratispol yang Tidak Pol

Pemprov Kaltim cenderung bekerja secara parsial, bereaksi saat ada masalah yang viral, tanpa adanya penyelesaian yang menyeluruh.

Tantangan terbesar lainnya dari program Gratispol adalah terpangkas anggaran.

Banyangkan saja, program Gratispol dicanangkan ketika APBD 2026 telah ditetapkan Rp 21 Triliun, kini dipangkas hingga tersisa Rp 15,15 Triliun.

Berkurangnya anggaran ini tentu membuat Pemprov Kaltim harus memutar otak, kembali mengevaluasi rencana program pembangunan.

Pemprov melakukan perampingan pada belanja hingga kegiatan-kegiatan yang bersifat non prioritas.

Bagaimana dengan program Gratispol?

Hingga saat ini masih tetap berjalan, dengan beberapa evaluasi dalam pelaksanaannya.

Efektivitas Gratispol bisa diukur jika semua program dijalankan secara utuh dan terintegrasi, bukan sekadar memadamkan api masalah saat muncul keluhan.

Mestinya itu diselesaikan secara utuh, sesuai dengan program-program yang sudah dijanjikan, lalu nanti juga dievaluasi secara berkala serentak.

*

Satu tahun telah berlalu sejak pasangan Rudy Mas’ud dan Seno Aji resmi memimpin Kalimantan Timur pada 20 Februari 2025. 

Di tengah euforia pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), masyarakat Kaltim terus menanti realisasi janji-janji politik yang dikemas dalam program Gratispol.

Asa bagi masyarakat Kaltim bisa merasakan layanan gratis, terutama pendidikan dan layanan kesehatan di tengah tingginya biaya hidup di daerah kaya sumber daya alam ini.

Memasuki tahun kedua, perlu ada evaluasi terhadap program Gratispol, sehingga publik benar-benar merasakan pol, bukan sekadar gimmick politik saat Pilkada.

Secara teori, program Gratispol tidak akan terkendala saat Kaltim berlimpah uang dengan APBD yang menyentuh angka fantastis, yakni Rp21 triliun.

Namun, evaluasi satu tahun menunjukkan adanya tantangan pada keberlanjutan fiskal.

Badai finansial ini terjadi ketika pendapatan transfer 2026 yang semula diestimasi Rp9,33 triliun disesuaikan menjadi Rp3,13 triliun, turun Rp6,19 triliun atau 66,39 persen.

Baca juga: Krisis BBM di Lumbung Energi

Ditambah dengan anjloknya Dana Bagi Hasil (DBH) yang semula Rp6,06 triliun pada 2025, tahun depan hanya Rp1,62 triliun saja.

Pemerintahan Rudy-Seno tampak sangat agresif memberikan bantuan melalui program Gratispol, namun belum terlihat strategi diversifikasi pendapatan daerah jika sewaktu-waktu dana bagi hasil (DBH) batu bara menurun. 

Memberikan pendidikan gratis adalah investasi jangka panjang, tetapi jika hanya mengandalkan "uang kaget" komoditas tanpa penguatan sektor industri mandiri, program ini berisiko menjadi beban bagi pemimpin Kaltim periode berikutnya.

Yang perlu dikritisi pula, bahwa pendidikan bukan sekadar SPP gratis.

Perlu ada sinkronisasi antara program Gratispol pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja di era IKN.

Jangan sampai Pemprov hanya mencetak deretan gelar akademis tanpa menyediakan lapangan kerja yang setara dengan kualifikasi tersebut.

Layanan kesehatan gratis  juga harus lebih menyasar hingga ke daerah pesisir, pedalaman dan perbatasan.

Memberikan layanan gratis di atas kertas tidak akan berguna jika fisik rumah sakit di kabupaten jauh tertinggal dibandingkan fasilitas di pusat kota. 

Kepemimpinan Rudy Mas’ud-Seno Aji yang populis dengan program "Gratispol" memang efektif menjaga tingkat kepuasan publik dalam jangka pendek.

Namun, secara kritis, kepemimpinan ini perlu bergeser dari sekadar menjadi "Sinterklas Anggaran" menuju penggerak transformasi ekonomi yang struktural.

Kalimantan Timur tidak bisa hanya mengandalkan program serba gratis tanpa membangun kemandirian ekonomi masyarakatnya.

Jika di tahun kedua tidak ada perbaikan dalam sistem tata kelola dan transparansi distribusi program, maka "Gratispol" dikhawatirkan hanya akan menjadi warisan utang sosial dan ketergantungan masyarakat pada bantuan pemerintah.

Suksesnya pemimpin Kaltim bukan dilihat dari seberapa banyak mereka memberi secara gratis, melainkan seberapa mampu membuat rakyatnya tidak lagi membutuhkan pemberian cuma-cuma tersebut. (*)