Program Gratispol yang Tidak Pol

Oleh: Sumarsono, Pemimpin Redaksi Tribun Kaltim/TribunKaltim.co

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah, baik pusat maupun daerah, sepertinya terjebak dalam euforia populisme.

Program-program baru yang merupakan realisasi janji-janji kampanye, seperti Makan Bergizi Gratis hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga program Gratispol hingga S3 di Kalimantan Timur mulai dilaksanakan. 

Namun, di balik programn-program populis itu, ada persoalan yang dihadapi di lapangan.

Baca juga: Kapan Pendaftaran Beasiswa Gratispol Kaltim 2026 Ditutup? Ini Syarat dan Link Daftarnya

Bisa jadi masalah-masalah tersebut terjadi akibat ketidaksiapan petugas. 

Baru-baru ini media ramai membahas soal program Gratispol yang dicanangkan Pemprov Kaltim juga ditemukan kendala dalam pelaksanaannya di level teknis di perguruan tinggi. 

Bermula dari curhatan salah seorang mahasiswa S2 di media sosial, karena beasiswa Gratispol yang diajukan ditolak pihak kampus, sehingga program unggulan Pemprov Kaltim ini pun menjadi sorotan publik.

Tidak hanya mahasiswa S2 Institut Teknologi Kalimantan (ITK) di Balikpapan, mahasiswa Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, dan mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) pun mengalami kasus yang sama. 

Program beasiswa Gratispol Kaltim yang bertujuan membantu mahasiswa menyelesaikan studi dinilai masih menyisakan persoalan serius dalam implementasinya, meski program ini telah memasuki tahun kedua pelaksanaan.

Persoalan ini memicu kritik dari kalangan akademisi dan pengamat kebijakan publik, hingga wakil rakyat di DPRD Kaltim.

Mereka berharap program Gratispol dievaluasi, sekaligus ada kesepahaman antara pihak Pemprov Kaltim dengan perguruan tinggi (universitas).

Mengutip pernyataaan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Mulawarman, Dr Saipul Bachtiar, bahwa persoalan pelaksanaan program Gratispol perlu ada pembenahan serius dalam tata kelola program.

Baca juga: Persoalan Pembatalan Program Gratispol Bagi Mahasiswa S2 ITK Akhirnya Terselesaikan

Menurutnya, harus ada perbaikan secara signifikan dan dalam tempo yang secepat-cepatnya.

Kendala atau kekurangan yang terjadi pada tahun pertama pelaksanaan program Gratispol seharusnya sudah dibenahi pada tahun anggaran 2026 atau tahun kedua pelaksanaan.

Faktanya, masih ada persoalan yang terjadi dalam implementasi program tersebut, termasuk kasus mahasiswa ITK yang kehilangan hak beasiswanya.