Korupsi Bertopeng Diksi

Dalam kacamata sosiopragmatik, oknum yang koruptif cenderung menggunakan posisi jabatan sebagai penanda otoritas untuk menciptakan relasi kuasa yang timpang.

Sebagai bahan refleksi bersama, kita perlu memahami teori tindak tutur (speech act theory) milik Austin yang mencakup tiga lapisan: lokusi, ilokusi, dan perlokusi.

Sering kali, kita mungkin luput pada tataran lokusi (makna literal), seperti kalimat: "Prosedur ini memang membutuhkan waktu jika melalui jalur standar." Secara administratif, kalimat tersebut tampak normatif.

Namun, di baliknya terdapat ilokusi berupa ancaman terselubung (veiled threat) agar korban membayar suap, yang pada akhirnya memicu perlokusi berupa kepatuhan submisif.

Membedah lapisan ilokusi ini mungkin bisa menjadi cara alternatif untuk melihat niat jahat yang selama ini tersembunyi.

Digitalisasi Semu dan Jebakan Diskresi

Di era modern, klaim bahwa ‘sistem sudah dibuat daring’ memang sangat membantu. Sebaliknya, linguistik forensik menyoroti fenomena digitalisasi semu.

Meskipun alur kerja telah dipindahkan ke platform digital, pelaku tetap menjaga ‘kedaulatan’ melalui celah verifikasi manual yang sengaja dibuat tidak efisien.

Sistem daring ini hanya menjadi etalase, sementara oknum verifikator sengaja menciptakan hambatan teknis saat proses unggah atau verifikasi data.

Praktik ini kerap diperparah dengan penyalahgunaan kebijakan diskresi. Secara teoretis, diskresi diberikan untuk memberikan keluwesan dalam kondisi darurat. Namun, dalam realitas birokrasi, diskresi kerap disalahgunakan sebagai instrumen subjektif.

Di sinilah bahasa manipulatif muncul.

"Ini memang kebijakan lembaga. Saya selaku verifikator akan membantu agar berkas Saudara cepat diproses.”

Pernyataan itu muncul untuk membenarkan tindakan. Pemaksaan berbalut bantuan. Tantangan kita, bagaimana memastikan sistem daring tidak sekadar menjadi sarana baru untuk menyamarkan praktik pungli.

Manipulasi Naratif dan Legitimasi Semiotik

Para pelaku sering melakukan legitimasi semiotik dengan menyamarkan tindakan ilegal sebagai ‘biaya operasional’ atau ‘uang lelah’.

Mereka menggunakan diksi teknis untuk melakukan penyembunyian informasi secara sengaja.

Dalam konteks ini, analisis wacana kritis (critical discourse analysis) dapat menjadi instrumen tambahan untuk membongkar ideologi di balik penggunaan bahasa tersebut.

Baca juga: Tindak Lanjut Instruksi Prabowo soal Bahasa Prancis di Sekolah, Ini Penjelasan Istana