DPRD Kaltim Desak HKI dan BNP Segera Benahi Regulasi Operasional

Menutup rapat, Komisi IV DPRD Kaltim merumuskan enam rekomendasi utama, yakni mendesak BNP dan HKI segera melakukan evaluasi internal, memperkuat komunikasi dengan masyarakat dan pemerintah desa, menjamin pengelolaan limbah dan air dilakukan secara proaktif, menyusun komitmen tertulis bersama petinggi desa, menghindari konflik antar perusahaan melalui koordinasi pasokan TBS, dan menyelesaikan dokumen lingkungan sebelum operasional dimulai.

Dengan langkah ini, DPRD Kaltim berharap industri perkebunan di Bongan tak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat keadilan (*)