DPRD Kaltim Soroti Perusahaan di Kubar, Ratusan Alat Berat Belum Bayar Pajak

Ringkasan Berita:

• DPRD Kaltim menyoroti kepatuhan pajak perusahaan di Kutai Barat, dari 1.164 alat berat hanya 306 yang membayar pajak.
• Ketua Komisi II Sabaruddin Panrecalle menegaskan perusahaan wajib taat pajak dan menjalankan CSR sesuai aturan.
• DPRD Kaltim akan memanggil perusahaan untuk RDP guna memastikan kontribusi mereka terhadap PAD daerah.

 

TRIBUNKALTIM.CO, KUTAI BARAT – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menyoroti kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pajak di Kabupaten Kutai Barat.

Dari total 1.164 alat berat yang beroperasi, hanya sekitar 306 unit yang tercatat sudah membayar pajak.

Hal tersebut terungkap dalam kunjungan kerja Komisi II DPRD Kaltim ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutai Barat, Sabtu (18/10/2025), di ruang rapat lantai 2 Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) wilayah Kubar.

Kunjungan dipimpin oleh Ketua Komisi II, Sabaruddin Panrecalle, bersama Sekretaris Komisi II Nurhadi Saputra, dan anggota DPRD lainnya, yakni Abdul Giaz, Yonavia, dan Sulasih.

Baca juga: Dongkrak PAD dari Pajak Alat Berat, DPRD Kaltim ‘Sentil’ Bapenda, Mesti Jumput Bola

Mereka diterima langsung oleh Kepala UPTD PPRD wilayah Kutai Barat, Mulia Pardosi.

Dalam forum tersebut, Sabaruddin menegaskan pentingnya perusahaan di wilayah Kaltim, terutama di Kutai Barat, untuk taat membayar pajak karena pendapatan tersebut sangat berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Data alat berat ada sekitar 1.164, kemudian yang teridentifikasi baru kurang lebih 306 yang sudah membayar,” sebutnya.

Ia mengingatkan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Baca juga: Kejar PAD, Pemprov Kaltim Siapkan Regulasi Pajak Alat Berat, tak hanya untuk Tambang

“Pelaksanaannya harus sesuai rencana kerja tahunan yang disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, serta wajib dilaporkan dalam laporan tahunan perusahaan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),” jelasnya.

Sabaruddin juga menyampaikan, masih banyak perusahaan yang mengabaikan kewajiban pajak dan CSR.

Untuk itu, Komisi II DPRD Kaltim akan mengundang seluruh perusahaan dalam rapat dengar pendapat (RDP) guna meminta kejelasan dan komitmen mereka.

“Banyak perusahaan yang mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya. Karena itu, kami akan memanggil semuanya untuk RDP,” tegasnya.

Baca juga: Kepatuhan Perusahaan Tambang di Kaltim Bayar Pajak Alat Berat Rendah, DPRD Minta Bapenda Lakukan Ini

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menambahkan bahwa DPRD berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat.

“Kita berharap, kehadiran DPRD Kaltim di Kutai Barat ini menjadi bukti bahwa kami sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi ingin menambah PAD,” ujarnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan PT Pama Persada Nusantara (BEK), Kasat Lantas Polres Kubar, Kanit Regident Samsat Kubar, Jasa Raharja Wilayah Kubar, serta jajaran UPTD PPRD Kutai Barat.

Melalui pertemuan ini, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan dunia usaha untuk memperkuat sistem pendapatan daerah sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak di sektor industri. (hms8)