TOPIK

Trans Studio Samarinda

Fraksi Hanura Setuju Bentuk Pansus Trans Studio Samarinda
Rabu, 23 Maret 2016 16:08 WITA
Kalau unsur pimpinan Dewan sepakat, untuk membentuk pansus, Fraksi Hanura setuju.
Soal Gratifikasi Anggota DPRD Kaltim, Edy Sebut Polda Tidak Dilanjutkan
Selasa, 22 Maret 2016 21:35 WITA
Sudah saya tanyakan ke Pak Kapolda langsung waktu silaturahmi. Dia bilang, tidak ada soal itu sampai ke atas
Alung Belum Terima Surat Rekomendasi Komisi II
Selasa, 22 Maret 2016 21:20 WITA
Jika sudah keluar rekomendasi dari Komisi II, Alung sapaan akrabnya, berharap tidak perlu ada pembentukan panitia khusus (pansus).
Komisi II Keluarkan Rekomendasi Dukungan Pelepasan Aset Lahan Eks Lamin Indah
Selasa, 22 Maret 2016 16:42 WITA
Seperti diketahui, lahan eks Lamin Indah seluas 4 hektar sedianya akan digunakan pembangunan Trans Studio Samarinda.
Fraksi Partai Golkar Dorong Bentuk Pansus Trans Studio Samarinda
Senin, 21 Maret 2016 22:27 WITA
Menurut dia, penanganan Trans Studio Samarinda dengan kompleksitas yang ada, tidak bisa diselesaikan di level komisi saja.
Rusman Sarankan Selesaikan Dulu Proses Hukum Trans Studio
Minggu, 20 Maret 2016 16:33 WITA
Menurut dia, perlu ada garansi dari pemerintah dan institusi terkait, bahwa persoalan hukum itu sudah dihentikan.
Muspandi Wacanakan Paripurna Soal Trans Studio
Minggu, 20 Maret 2016 16:21 WITA
Alasannya, agar aset milik daerah tetap utuh dan terjaga dan tidak berkurang, jika ada penambahan modal dari para pemegang saham.
Komisi II Undang BPKP Kaltim Soal Kerjasama Trans Studio
Senin, 29 Februari 2016 23:01 WITA
BPKP Kaltim diharapkan bisa memberikan penjelasan terkait dua poin tersebut, agar kerjasama Pemprov Kaltim dan Trans Corp tidak merugi.
Alung Sebut Dana 30 Persen Sudah Dikembalikan
Rabu, 17 Februari 2016 22:57 WITA
Biaya nginapnya sudah dikembalikan. Ada berempat (anggota) ambil 30 persen, tapi sudah dikembalikan.
DPRD Tunda Keputusan Hibah Lahan ke Trans Studio, Ternyata Menunggu Ini
Selasa, 16 Februari 2016 12:15 WITA
Kami nggak mau gegabah ambil sikap. Karena nanti (publik) salah persepsi lagi
Komisi II Sepakat Pending Permohonan Izin Pelepasan Aset Lahan Eks Lamin Indah
Senin, 15 Februari 2016 20:22 WITA
Keputusan ini, lanjut dia, telah disepakati anggota Komisi II DPRD Kaltim sampai persoalan proses hukum jelas dan clear (selesai tuntas).
Fraksi Partai Hanura Tidak Sepakat Trans Studio di Eks Lamin Indah
Senin, 15 Februari 2016 15:58 WITA
Menurut dia, jika rencana pembangunan wahana hiburan dan hotel serta pusat perbelanjaan, bisa menimbulkan dampak kemacetan.
Fraksi PKB Tolak Lokasi Pembangunan Trans Studio di Eks Lamin Indah
Senin, 15 Februari 2016 15:30 WITA
Selain itu, lanjut Jahidin, ia mendapatkan informasi warga sekitar belum pernah dilibatkan dalam rencana pembangunan Trans Studio Samarinda.
La Sina Sebut Kasus Gratifikasi Trans Studio karena Gubernur Jengkel
Minggu, 14 Februari 2016 22:32 WITA
"Saya kira kalau penyelidikan kepolisian tidak memenuhui unsur dua alat bukti, ya sudahlah hentikan," katanya.
JCS Pernah Gelar Debat Publik Kandidat Cawali, Kok Dituding Ilegal?
Minggu, 14 Februari 2016 19:45 WITA
"Nanti kita jawab dan kita buktikan siapa yang ilegal," ujarnya.
Ajudan Gubernur Hubungi Ketua Jurnalis Center, Minta Bertemu dengan Sekprov
Minggu, 14 Februari 2016 19:37 WITA
Rusmadi diperintahkan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, bertemu perwakilan Jurnalis Center Samarinda.
Kalau Berseteru Terus, Rakyat Juga Muyak
Minggu, 14 Februari 2016 16:51 WITA
Karena kami tidak mau kinerjanya tidak berjalan. Seperti evaluasi perusda
Suterisno Ditanya Anaknya Soal Isu Gratifikasi Trans Studio
Minggu, 14 Februari 2016 16:41 WITA
Pertanyaan itu, kata dia, dilontarkan dari anak-anaknya. Kata dia, sang anak menanyakan apakah menerima gratifikasi atau tidak?
Edy Kurniawan Ditanya Ibu dan Istri Soal Kasus Trans Studio
Minggu, 14 Februari 2016 16:38 WITA
Mereka bakal berurusan dengan Polda Kaltim. Terlepas kasus itu dilaporkan atau tidak, isu gratifikasi persetujuan Trans Studio di Samarinda.
Rusman Pertanyakan Permintaan Maaf Awang ke Alung
Jumat, 12 Februari 2016 20:56 WITA
"Kalau saya ikut, tidak nyaman juga jadinya. Apalagi disebut-sebut terima gratifikasi," kata Rusman, Ketua DPW PPP Provinsi Kaltim.
Doddy: Sekarang Pertarungannya Gubernur dengan Pers
Jumat, 12 Februari 2016 20:48 WITA
Doddy memilih no comment, dengan alasan polemik isu gratifikasi bergeser antara Gubernur dengan pers.
Rupanya Ini Alasan Trans Studio Harus di Jalan Bhayangkara
Jumat, 12 Februari 2016 18:02 WITA
"Yang dibangun itu kan bukan hanya wahana bermain. Tapi juga ada mall yang di dalamnya ada kafe dan tenant," katanya.
Pola BOT Bisa Bikin Trans Studio Jadi Bangunan Mangkrak
Jumat, 12 Februari 2016 17:40 WITA
Transfer ilmu ini, kata Sabri, yang tidak akan didapatkan jika kerja sama dilakukan dengan pola BOT (Build Operate Transfer).
Pakai Pola Kerja Sama Ini, Daerah Bisa Tempatkan Direktur dan Komisaris di Trans Studio
Jumat, 12 Februari 2016 17:31 WITA
Hal inilah yang melatari Perusda Melati memilih menggunakan pola JV untuk bekerja sama dengan CT Corpora dalam pembangunan Trans Studio.
Media Disebut Jadi Provokator, Sama Saja Membunuh Peran Pers
Kamis, 11 Februari 2016 23:52 WITA
Pernyataan ini mengindikasikan adanya upaya pembungkaman terhadap media.
Soal Laporan Gratifikasi ke Polda, Dirut Perusda MBS Pilih No Comment
Kamis, 11 Februari 2016 23:42 WITA
Sabri juga enggan menjawab soal dugaan gratifikasi yang diterima DPRD Kaltim, yang dilaporkan Perusda MBS ke Polda Kaltim.
Ribut-ribut Trans Studio, Gubernur Diminta Urus Tepian Mahakam
Kamis, 11 Februari 2016 23:26 WITA
Jika dikatakan untuk kepentingan masyarakat, wahana hiburan Trans Studio, menurut Khairuddin, kurang tepat.
Dahri Setuju Laporan Dugaan Gratifikasi Tetap Diproses Polda
Kamis, 11 Februari 2016 21:15 WITA
Komisi II mengaku tidak tahu siapa yang membayarkan biaya penginapan.
Hentikan Isu Gratifikasi, Awang Dicap "Menjilat Ludah Sendiri"
Kamis, 11 Februari 2016 19:07 WITA
Menurut dia, sikap seorang kepala daerah itu bertentangan dengan undang-undang penyelenggaraan negara.
Gregetan, LSM Ini Mau Laporkan DPRD dan Gubernur ke KPK
Kamis, 11 Februari 2016 13:24 WITA
"Gregetan. Pengen ngelaporin DPRD sekaligus si gubernur ini," kata Direktur Pokja 30, Carolus Tuah.

⟨1 2 3 4 5 ⟩

Berita Terkini

Grup Musik Stealth Asal Tenggarong jadi Band Melodic Hardcore, Suarakan Spiritual Hollow Shell

26 menit lalu

DPRD Balikpapan Sebut Perlu Konsep dalam Penataan Kawasan Kumuh agar Bernilai Ekonomis

26 menit lalu

5 Fakta ASN di PPU Belum Terima Gaji Januari 2026, Disebut Persoalan Berulang, Sekda: Sudah Diproses

31 menit lalu

Daftar Menu Primadona di Destinasi Kuliner Taralaya Social Ground Balikpapan

58 menit lalu

Grup Musik Stealth Siap Rilis Mini Album Dengan Lima Track Awal Pertengahan 2026

1 jam lalu

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved

About Us

•

Help

•

Privacy Policy

•

Pedoman Media Siber

Terms of Use

•

Contact Us

•

Redaksi

•

TOPIK

Trans Studio Samarinda

Kalau unsur pimpinan Dewan sepakat, untuk membentuk pansus, Fraksi Hanura setuju.

Sudah saya tanyakan ke Pak Kapolda langsung waktu silaturahmi. Dia bilang, tidak ada soal itu sampai ke atas

Jika sudah keluar rekomendasi dari Komisi II, Alung sapaan akrabnya, berharap tidak perlu ada pembentukan panitia khusus (pansus).

Seperti diketahui, lahan eks Lamin Indah seluas 4 hektar sedianya akan digunakan pembangunan Trans Studio Samarinda.

Menurut dia, penanganan Trans Studio Samarinda dengan kompleksitas yang ada, tidak bisa diselesaikan di level komisi saja.

Menurut dia, perlu ada garansi dari pemerintah dan institusi terkait, bahwa persoalan hukum itu sudah dihentikan.

Alasannya, agar aset milik daerah tetap utuh dan terjaga dan tidak berkurang, jika ada penambahan modal dari para pemegang saham.

BPKP Kaltim diharapkan bisa memberikan penjelasan terkait dua poin tersebut, agar kerjasama Pemprov Kaltim dan Trans Corp tidak merugi.

Biaya nginapnya sudah dikembalikan. Ada berempat (anggota) ambil 30 persen, tapi sudah dikembalikan.

Kami nggak mau gegabah ambil sikap. Karena nanti (publik) salah persepsi lagi

Keputusan ini, lanjut dia, telah disepakati anggota Komisi II DPRD Kaltim sampai persoalan proses hukum jelas dan clear (selesai tuntas).

Menurut dia, jika rencana pembangunan wahana hiburan dan hotel serta pusat perbelanjaan, bisa menimbulkan dampak kemacetan.

Selain itu, lanjut Jahidin, ia mendapatkan informasi warga sekitar belum pernah dilibatkan dalam rencana pembangunan Trans Studio Samarinda.

"Saya kira kalau penyelidikan kepolisian tidak memenuhui unsur dua alat bukti, ya sudahlah hentikan," katanya.

"Nanti kita jawab dan kita buktikan siapa yang ilegal," ujarnya.

Rusmadi diperintahkan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, bertemu perwakilan Jurnalis Center Samarinda.

Karena kami tidak mau kinerjanya tidak berjalan. Seperti evaluasi perusda

Pertanyaan itu, kata dia, dilontarkan dari anak-anaknya. Kata dia, sang anak menanyakan apakah menerima gratifikasi atau tidak?

Mereka bakal berurusan dengan Polda Kaltim. Terlepas kasus itu dilaporkan atau tidak, isu gratifikasi persetujuan Trans Studio di Samarinda.

"Kalau saya ikut, tidak nyaman juga jadinya. Apalagi disebut-sebut terima gratifikasi," kata Rusman, Ketua DPW PPP Provinsi Kaltim.

Doddy memilih no comment, dengan alasan polemik isu gratifikasi bergeser antara Gubernur dengan pers.

"Yang dibangun itu kan bukan hanya wahana bermain. Tapi juga ada mall yang di dalamnya ada kafe dan tenant," katanya.

Transfer ilmu ini, kata Sabri, yang tidak akan didapatkan jika kerja sama dilakukan dengan pola BOT (Build Operate Transfer).

Hal inilah yang melatari Perusda Melati memilih menggunakan pola JV untuk bekerja sama dengan CT Corpora dalam pembangunan Trans Studio.

Pernyataan ini mengindikasikan adanya upaya pembungkaman terhadap media.

Sabri juga enggan menjawab soal dugaan gratifikasi yang diterima DPRD Kaltim, yang dilaporkan Perusda MBS ke Polda Kaltim.

Jika dikatakan untuk kepentingan masyarakat, wahana hiburan Trans Studio, menurut Khairuddin, kurang tepat.

Komisi II mengaku tidak tahu siapa yang membayarkan biaya penginapan.

Menurut dia, sikap seorang kepala daerah itu bertentangan dengan undang-undang penyelenggaraan negara.

"Gregetan. Pengen ngelaporin DPRD sekaligus si gubernur ini," kata Direktur Pokja 30, Carolus Tuah.

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved