Ibu Kota Negara
Pidato Prabowo di Sidang Tahunan MPR 2025 Tak Singgung Anggaran IKN, Ini Kata Basuki Hadimuljono
Salah satu hal yang menarik perhatian adalah tidak disebutnya secara eksplisit anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur
Meski tidak disebutkan secara rinci dalam pidato Presiden, Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pembangunan IKN tetap menjadi prioritas.
Ia menyebut bahwa pembangunan Istana Wakil Presiden akan rampung pada November 2025, sementara proyek jalan utama seperti Jalan 1A, 1B, dan 1C dikerjakan 24 jam penuh untuk mengejar target penyelesaian.
Sebanyak 28 proyek baru senilai Rp 18,37 triliun telah masuk dalam Tahap II pembangunan dan tengah dilelang.
Basuki menyebut bahwa kontrak proyek akan ditandatangani pada akhir September dan pekerjaan dimulai Oktober 2025.
Adapun anggaran IKN dalam APBN 2026 sebesar Rp 6,3 triliun masih bersifat indikatif dan belum dibahas di DPR.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disusun dan disetujui oleh DPR.
APBN mencakup pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan, serta menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan kebijakan fiskal.
Basuki mengungkap bahwa telah diajukan tambahan anggaran sebesar Rp 3,6 triliun untuk uang muka dari total nilai kontrak 40 proyek yang sedang berjalan.
“Padahal yang diumumkan Rp 6,3 triliun, itu kan indikatif. Belum dibahas di DPR,” tegas Basuki.
Kolaborasi Pemerintah dan Swasta
Pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan APBN.
Pemerintah juga menggandeng sektor swasta melalui skema KPBU. Beberapa proyek besar yang telah disetujui antara lain:
- Proyek jalan senilai Rp 60 triliun
- Proyek Union senilai Rp 70 triliun
- Pembangunan 8 tower hunian ASN dan 109 rumah tapak oleh PT Intiland
- Investasi sektor pariwisata seperti hotel, restoran, dan Taman Safari
Skema KPBU memungkinkan badan usaha membiayai proyek terlebih dahulu, dan pemerintah membayar secara bertahap melalui mekanisme availability payment.
Ini menjadi solusi inovatif untuk mempercepat pembangunan tanpa membebani APBN secara langsung.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.