Pidato Prabowo di Sidang Tahunan MPR 2025 Tak Singgung Anggaran IKN, Ini Kata Basuki Hadimuljono

Sidang Tahunan ini biasanya digelar tanggal 16 Agustus, namun tahun ini dilaksanakan pada 15 Agustus.

Pasalnya, 16 Agustus 2025 jatuh pada hari Sabtu.

Pada pidato yang dihadiri seluruh Anggota MPR RI itu, Prabowo menyinggung sejumlah hal termasuk soal kasus hukum, pengangguran, koperasi merah putih, tambang ilegal, dan sebagainya.

Namun ada tiga hal penting yang ditunggu publik dan kerap jadi perbincangan di tengah masyarakat namun tidak disinggung Prabowo dalam pidatonya.

Soal HAM Tak Diungkit

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyayangkan Prabowo sama sekali tak menyinggung perihal Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pidatonya.

Amnesty International Indonesia adalah bagian dari gerakan global Amnesty International, yang fokus pada perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. 

Mereka melakukan penelitian, advokasi, kampanye, dan edukasi untuk memastikan semua orang menikmati hak asasi mereka sesuai dengan standar internasional. 

"Dalam soal hak asasi manusia, tidak ada misalnya pesan-pesan yang jelas tentang bagaimana negara mau menyelesaikan problem hak asasi manusia." 

"Misalnya pelanggaran HAM berat di masa lalu, tidak satu kata pun yang muncul di sana," ucap Usman Hamid di Kompas.TV, Jumat (15/8/2025).

Presiden Prabowo juga sempat meminta agar semua masyarakat di luar pemerintahan tetap memberikan kritik kepada pemerintah.

Usman berujar bahwa hal itu bertolak belakang dengan sikap Prabowo yang berulang kali melontarkan pernyataan-pernyataan yang dinilai negatif.

Baca juga: Ada 1.063 Tambang Ilegal, Prabowo Sindir Kapolri dan Panglima TNI, Jangan-jangan Ada Anak Buahmu

Seperti menuduh demonstrasi didanai oleh asing dan menuduh demonstrasi didanai oleh koruptor.

Anggaran IKN Tak Disinggung Prabowo

Prabowo juga tidak menyinggung sama sekali soal alokasi anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam pidato nota keuangan dan penyampaian Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2026.

IKN berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartenagara, Provinsi Kalimantam Timur.

Padahal publik menanti sikap Prabowo soal kelanjutan nasib IKN.

Apakah IKN tetap lanjut di era Prabowo?

"IKN lanjut. IKN lanjut, sebagaimana sudah diutuskan oleh Bapak Presiden bahwa pembangunan IKN akan dilanjutkan," ujar  Menteri Sekretaris Negara yang juga Juru Bicara Presiden RI, Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

"Dan diminta kepada Kepala Otorita IKN, dalam ini Bapak Basuki (Basuki Hadimuljono) diberi target dalam tiga tahun ke depan harus menyelesaikan seluruh perangkat yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat kita berpindah (ibu kota negara ke IKN)," jelasnya.

Dia mengutarakan syarat yang dimaksud yakni IKN sudah memiliki fungsi pemerintahan eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

"Jadi tidak ada masalah dengan IKN. Lanjut terus," tegas orang kepercayaan Prabowo ini.

Baca juga: Prabowo Alokasikan Rp335 Triliun untuk Program MBG di Tahun 2026, Klaim Ciptakan 290 Lapangan Kerja

Gaji PNS juga Tidak Disebut Prabowo

Setiap tahun ketika presiden menyampaikan pidato di parlemen kerap diangkat soal rencana kenaikan gaji bagi aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS).

Namun dalam pidato Prabowo kemarin hal itu tidak disinggung sama sekali

Isu ini bahkan langsung masuk daftar pencarian terpopuler di Google Trends dengan kata kunci “kenaikan gaji PNS 2026”.

Satu-satunya hal yang berkaitan langsung dengan penghasilan ASN adalah alokasi anggaran di sektor pendidikan. 

“Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dosen dialokasikan sebesar Rp178,7 triliun. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS dan Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah disiapkan secara memadai,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya.

Tidak ada pernyataan eksplisit mengenai kenaikan gaji PNS secara menyeluruh.

Dalam pidato setebal 15 halaman itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa APBN harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Menjawab pertanyaan publik, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah belum memiliki ruang fiskal untuk menaikkan gaji PNS.

Ruang fiskal adalah kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran bagi program dan kebijakan baru tanpa mengganggu stabilitas keuangan negara.

"Gaji kita akan melihat kepada fiskal space tahun 2026, tadi mayoritas program prioritas nasional," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2026 di Direktorat Pajak, Jumat (15/8/2025).

Baca juga: Respons Menkeu Sri Mulyani dan Mensesneg soal Pidato Prabowo yang Tak Singgung Gaji PNS Naik 2026

Dua Kali Pidato di Parlemen

Pidato Presiden RI di parlemen (MPR/DPR/DPD RI) digelar setiap tahun menjelang perayaan HUT Kemerdekaan RI.

Kemarin untuk pertama kalinya Presiden Prabowo berpidato di parlemen setahun pemerintahannya.

Pidato pertama Prabowo pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Pidato ini membahas sejumlah hal baik persoalan hukum, keamanan, pertahanan, politik, ekonomi, dan sebagainya.

Pidato kedua soal  Nota Keuangan dan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2026.

Sementara pidato ini Prabowo secara spesifik membahas persoalan ekonomi.

Pidato ini dihadiri seluruh Anggota MPR RI hadir yang totalnya berjumlah  732 orang. 

Terdiri dari 580 anggota DPR RI dan anggota DPD RI 152 orang.

Sejumlah tamu penting akan hadir seperti mantan presiden dan mantan wakil presiden RI serta tamu negara perwakilan kedutaan besar asing di Indonesia. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Termasuk Gaji PNS, 3 Hal Penting Tak Disinggung Prabowo pada Pidatonya di DPR Kemarin

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Basuki Buka Suara Soal Anggaran IKN yang Tak Disinggung Prabowo"