Pemkot Samarinda Hadapi Dilema, Jaga Aspirasi Warga atau Jalankan Proyek Insinerator

“Kami bisa merasakan perasaan warga. Puluhan tahun tinggal di lokasi itu tentu menumbuhkan ikatan. Tapi pemerintah punya tanggung jawab menjaga aset dan menjalankan tugas sesuai aturan. Pemerintah juga tidak serta-merta mengusir tanpa memperhatikan aspek kehidupan masyarakat, karena masih ada bantuan sewa rumah yang diberikan,” terangnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pembangunan insinerator tidak hanya bagian dari program Pemkot Samarinda, melainkan juga sejalan dengan agenda nasional penanganan sampah.

Menurutnya, kehadiran insinerator yang direncanakan di atas lahan seluas 1.000 meter persegi itu akan dilengkapi kawasan penyangga, tempat pemilahan, dan fungsi tambahan sebagai TPS sementara yang langsung terintegrasi dengan sistem produksi.

“Konsepnya tidak ada sampah yang menumpuk. Begitu masuk, langsung diproses. Itu bentuk keseriusan Pemkot dalam menjawab tantangan sampah yang makin meningkat,” ungkap Aditya.

Ia juga mengingatkan, sejumlah kota besar di Indonesia mengalami krisis akibat penumpukan sampah di jalanan lantaran TPA sudah tidak mampu menampung volume yang ada. Kondisi ini, menurutnya, tidak boleh terjadi di Samarinda.

“Sampah kalau tidak dimanajemen dengan baik akan jadi momok. Bukan hanya bagi pemerintah, tapi bagi kita semua, karena kita lah yang memproduksi sampah setiap hari,” pungkasnya. (*)