Warga Desa Separi Laporkan Sengketa Lahan, DPRD Kukar Siap Turun ke Lapangan

Selain itu, ia menyinggung adanya riwayat kepemilikan lahan warga sejak 2012 yang perlu diklarifikasi.

Baca juga: Kasus Asusila di Ponpes Tenggarong, DPRD Kukar Pertimbangkan Penutupan dan Siapkan RDP

Hal ini berkaitan dengan klaim kliring perusahaan pada 2023.

“Selain itu, ada fakta bahwa pada tahun 2012 ada kepemilikan lahan sebelumnya oleh warga. Jadi, kami juga perlu minta klarifikasi dari pemilik lahan tahun 2012 itu, sebelum muncul klaim kliring dari perusahaan di 2023. Karena itu menyangkut warga setempat, maka langkah awalnya tentu dengan pendekatan kekeluargaan dulu, sebelum melangkah lebih jauh termasuk memanggil perusahaan,” jelasnya.

Komisi I DPRD Kukar menargetkan penyelesaian persoalan ini segera dilakukan.

Pasalnya, Desa Separi berbatasan langsung dengan Desa Bukit Pariaman dan Desa Suka Maju, sehingga aspirasi warga kerap disampaikan ke DPRD Kukar.

Baca juga: Anggota DPRD Kukar Prihatin Truk Sampah Bau dan Gaji Petugas tak Seimbang

“Secepatnya, karena Desa Separi ini berbatasan langsung dengan desa lain, termasuk dengan Desa Bukit Pariaman dan Desa Suka Maju. Jadi, mau tidak mau aspirasi warga sering disampaikan kepada kami. Yang pasti, kami akan panggil dulu pihak pemilik lahan pertama yang membebaskan lahan sekitar 4 hektare itu. Sampai sekarang kami juga belum tahu pasti sejauh mana lahan itu sudah dibebaskan,” tutupnya. (*)