Berita Kaltim Terkini
Anggota DPR RI Prihatin soal Pemangkasan Dana Transfer: Mestinya Kaltim Dapat Ruang Istimewa
Kebijakan pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD) termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) menuai keprihatinan dari berbagai pihak.
Penulis: Raynaldi Paskalis | Editor: Miftah Aulia Anggraini
TRIBUNKALTIM.CO/RAYNALDI PASKALIS
PEMANGKASAN DANA TRANSFER - Anggota Komisi XII DPR RI dapil Kalimantan Timur, Syafruddin saat diwawancarai usai mengisi seminar di lingkungan Universitas Mulawarman. Kamis (28/8/2025) Anggota komisi XII DPR RI tersebut menyatakan sikap keprihatinannya terhadap kebijakan pemangkasan anggaran ke daerah. (TRIBUNKALTIM.CO/RAYNALDI PASKALIS)
Mengingat kondisi tersebut, Syafruddin berharap pemerintah pusat memberikan pertimbangan khusus untuk Kalimantan Timur.
Baca juga: Dampak Pemangkasan Dana Transfer, Kaltim Optimalkan Strategi Pendapatan Daerah
"Maka harusnya pemerintah pusat memberikan ruang istimewa kepada Kalimantan Timur untuk tidak memangkas atau mengurangi jatah dana bagi hasilnya untuk Kalimantan Timur," tegasnya.
Meskipun mengkritik kebijakan tersebut, Syafruddin tetap menunjukkan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan daerah melalui jalur dialog dan koordinasi dengan pemerintah pusat.
"Tapi ya kita tetap berusaha, nanti saya bersama gubernur, pemerintah daerah akan membicarakan dengan pemerintah pusat agar dipertimbangkan ulang," pungkasnya. (*)
Berita Terkait
Berita Terkait: #Berita Kaltim Terkini
Pemprov Kaltim Minta CSR Batubara Jadi Rp10 Ribu Per Ton, Syafruddin: Tunggu Perubahan Regulasi |
![]() |
---|
Tak Hanya Donna Faroek dan Rudy Ong dalam Korupsi Izin IUP Tambang, Eks Kadistamben Kaltim Terseret |
![]() |
---|
Top 5 Daerah dengan Persentase Perokok Usia 15-24 Tahun Terbanyak di Kaltim |
![]() |
---|
5 Negara Asal Turis Asing yang Paling Sering Berkunjung di Kalimantan Timur, Nomor 1 Bukan Singapura |
![]() |
---|
Top 5 Daerah dengan Angka Keberhasilan Pengobatan Penyakit TBC Terbaik di Kalimantan Timur |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.