5 Daerah dengan Penduduk Paling Banyak Tak Punya Jaminan Kesehatan di Kalimantan Timur

- Asuransi Swasta — program non-pemerintah yang menyediakan layanan kesehatan berdasarkan premi atau kontrak dengan penyedia layanan kesehatan swasta. (rata-rata pemilik 0,98 persen)

- Asuransi Perusahaan/Kantor — jaminan kesehatan yang diperoleh individu karena hubungan kerja/pegawai; perusahaan menyediakan fasilitas atau kontrak asuransi kesehatan bagi karyawannya. (rata-rata pemilik 5,82 persen)

Baca juga: 5 Daerah dengan Penduduk Kawin Tapi Tak Punya Buku Nikah Terbanyak di Kalimantan Timur

Berikut lima kabupaten/kota yang memiliki persentase penduduk paling tinggi yang tidak memiliki jaminan kesehatan:

1. Kabupaten Berau (23,94 persen)

Kabupaten Berau menempati posisi teratas dengan persentase penduduk tanpa jaminan kesehatan sekitar 23,94 persen — hampir satu dari empat orang di daerah ini belum punya perlindungan resmi kesehatan.

Angka ini jauh melebihi rata-rata provinsi (12,21 persen), menunjukkan bahwa ada kesenjangan besar.

Faktor penyebab kemungkinan adalah geografis (daerah terpencil), rendahnya kesadaran tentang program kesehatan, serta ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi iuran atau administratif pendaftaran.

2. Kabupaten Kutai Timur (19,02 persen)

Kutai Timur berada di urutan kedua dengan hampir 19,02 persen penduduk tanpa jaminan kesehatan.

Angka ini menunjukkan bahwa meski banyak warga memiliki akses ke fasilitas kesehatan, masih ada bagian signifikan populasi yang belum masuk dalam sistem jaminan.

Akses administratif, jarak ke fasilitas kesehatan atau kantor pendaftaran, serta informasi/program pemerintah yang belum merata kemungkinan menjadi tantangan.

3. Kabupaten Kutai Kartanegara (16,47 persen)

Kutai Kartanegara menampilkan angka sekitar 16,47 persen penduduk tanpa jaminan kesehatan.

Tempat ini masuk dalam daftar atas karena proporsi yang cukup tinggi, artinya meskipun kabupaten ini relatif lebih berkembang dibanding beberapa daerah terpencil, masih banyak orang yang belum terlindungi.

4. Kota Samarinda (11,29 persen)

Di ibu kota provinsi, Kota Samarinda persentase “tidak punya jaminan” sekitar 11,29 persen, masih cukup tinggi meski lebih rendah dibanding kabupaten-kabupaten terpencil.