Menu MBG Basi Ditemukan di Bontang, Pelajar Pilih Menahan Lapar

TRIBUNKALTIM.CO - Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) jadi sorotan.

Pasalnya, siswa SMA Negeri 2 Bontang dua kali menerima menu yang ditemukan basi alias tidak layak konsumsi.

Kepala SMA Negeri 2 Bontang, Suyanik membenarkan kasus itu.

Ia menjelaskan pertama terjadi pekan lalu saat menu nasi goreng disajikan untuk para siswa.

Baca juga: Luhut Sebut Purbaya Tidak Perlu Alihkan Anggaran MBG yang Belum Terserap, Ini Alasannya

Saat dibuka aroma tak sedap muncul dari timun yang busuk hingga bercampur dengan nasi dan membuatnya berair.

Kasus serupa terulang pada Kamis (2/10/2025) dengan menu batagor. 

Akibatnya, para pelajar enggan menyantap hidangan tersebut dan memilih mengembalikannya ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Kami sudah lapor, agar menu berbahan sayuran yang mudah busuk sebaiknya dihindari,” jelas Suyanik, Jumat (3/10/2025).

Meski begitu, Suyanik memastikan tidak semua makanan bermasalah.

Sebagian menu tetap segar dan dikonsumsi siswa.

Ia pun mengingatkan para pelajar agar lebih mawas diri dalam memilih makanan untuk menghindari masalah kesehatan.

Baca juga: Keracunan Massal MBG, Pelanggaran HAM atau Kelalaian Teknis? Ini Kata Dosen UGM dan Natalius Pigai

Sedang Evaluasi

Menanggapi laporan tersebut, Kepala Regional SPPG Bontang, Surya Dwi Saputra, membenarkan adanya temuan makanan basi di SMA Negeri 2.

Sekolah itu diketahui mendapat suplai makanan dari dapur Bontang Utara 03.

“Memang ada menu nasi goreng yang basi. Saat ini dapur terkait sedang kami evaluasi, baik pemilihan menu maupun cara pengolahannya,” kata Surya.

Ia menegaskan, evaluasi menyeluruh akan dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

“Kami juga memberikan pemahaman kepada siswa agar lebih cermat sebelum mengonsumsi makanan,” katanya.

Manfaatkan Laporan Digital

Program pemerintah pusat Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Samarinda terus diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital.

Baca juga: Perpres MBG Segera Terbit, Fokus ke Keamanan dan Pengawasan Makanan

Setelah sebelumnya Ketua Tim Satgas MBG Samarinda, Suwarso, menegaskan bahwa gagasan Wali Kota Andi Harun akan diwujudkan dalam bentuk sistem layanan digital yang mampu memantau distribusi MBG secara real time, kini Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memastikan bahwa pembangunan aplikasi tersebut sedang berjalan.

Kepala Diskominfo Samarinda, Aji Syarif Hidayatullah, menyebutkan bahwa aplikasi pelaporan MBG masih dalam tahap pembangunan.

“Aplikasi pelaporan MBG belum selesai. Nanti aplikasinya kalau sudah selesai akan kita sosialisasikan. Untuk masyarakat bisa sama-sama mengetahui. Makanya kita memetakan,” jelasnya, Jumat (3/10/2025).

Menurut Dayat, sapaan akrabnya, progres pengerjaan aplikasi hingga saat ini baru mencapai sekitar 40 persen.

Tim pengembang terus melakukan penguatan pada sejumlah fitur yang dinilai masih lemah agar sistem benar-benar siap digunakan.

“Karena ini masih digodok terus. Beberapa hal yang masih kita anggap lemah diperkuat,” ujarnya.

Lebih jauh, Aji menegaskan bahwa aplikasi ini tidak sekadar berfungsi sebagai kanal pelaporan, melainkan juga menjadi instrumen pendataan menyeluruh.

“Jadi nanti kita akan mengetahui di daerah sini ada berapa sekolah, berapa siswanya. Itu langsung kita petakan berapa yang wajib untuk mendapatkan MBG,” paparnya.

Baca juga: Siswa SMAN 2 Bontang Ogah Santap Program MBG, SPPG Akui Kasus Makanan Basi

Ia menambahkan, aplikasi ini juga menyediakan kanal pelaporan yang memungkinkan masyarakat atau pihak sekolah untuk menyampaikan kendala dalam pelaksanaan program.

“Jadi kalau misalnya ada sesuatu, dilaporkan di situ. Dan Pak Wali Kota langsung bisa memantau,” tegasnya.

Sebelumnya, Suwarso mengungkapkan bahwa inisiatif digitalisasi ini merupakan arahan langsung Wali Kota Andi Harun.

Sistem berbasis teknologi ini diharapkan mampu memastikan penyaluran MBG lebih tepat sasaran, terutama bagi keluarga kurang mampu dan anak-anak yang berisiko mengalami kekurangan gizi.

“Dan ini merupakan gagasan Pak Wali Kota untuk memonitor titiknya di mana saja, kemudian mau diupayakan di daerah yang penduduk desil supaya lebih bermanfaat. Berarti MBG terkoneksi aplikasi SSN,” jelasnya (10/9/2025).

Meski saat ini jumlah Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) baru mencapai 12 titik, kebutuhan ideal berdasarkan jumlah siswa di Samarinda diperkirakan mencapai 73 SPPG.

Karena itu, percepatan terus dikejar, salah satunya dengan memperkuat integrasi data melalui aplikasi pelaporan MBG ini.

“Melalui inovasi digital tersebut, Pemkot Samarinda berharap tata kelola MBG tidak hanya menjangkau seluruh sekolah secara merata, tetapi juga transparan, akuntabel, dan dapat dipantau langsung oleh Wali Kota maupun masyarakat,” kata Suwarso.

Baca juga: SMA Negeri 2 Bontang Protes Menu MBG Basi, Dapur SPPG Dievaluasi

Menkes Akui Banyak Kekurangan

Menteri Kesehatan (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin mengakui, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki kekurangan.

Program MBG merupakan program pada pemerintahan Prabowo Subianto yang berjalan secara bertahap sejak 6 Januari 2025.

MBG menargetkan siswa-siswi PAUD hingga SMA/SMK serta ibu hamil dan menyusui yang bertujuan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi seluruh masyarakat.

Ia pun memberikan saran kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana agar program andalan Presiden Prabowo Subianto ini bisa berjalan panjang.

Menurut Budi, MBG perlu didukung karena dapat memperbaiki gizi anak-anak Indonesia dari stunting, mencegah kematian ibu hamil dan bayi.

“Jadi saya sebagai Menteri Kesehatan akan sangat terbantu kalau gizinya anak-anak kita itu baik. Itu perspektifnya. Kemudian ada kekurangan kami akui. Dan Pak Dadan, kami sudah diskusi berdua,” kata dia di gedung Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI), Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).

Budi menekankan, agar program ini bisa berjalan pengawasan rutin bersama-sama wajib dilakukan.

Baca juga: POPULER KALTIM: Kecelakaan Maut Balikpapan, Dapur MBG Disetop, Penipuan Modus Proyek Fiktif

Misalnya, BGN melakukan pengawasan internal setiap hari.

Mulai dari pemilihan bahan bakunya, air, kebersihan dapur juga kebersihan dan keterampilan memasaknya, packaging sampai pengiriman makanan.

Termasuk juga kualitas air itu sangat penting untuk menentukan apakah nanti makanan yang disajikan itu baik atau tidak.

“Kami sedang menyusun checklist apa saja yang mesti diawasi. Contohnya itu kan ada bahan baku yang dipakai. Apakah bahannya memang kualitasnya bagus atau tidak. Itu juga nanti akan dilakukan proses pengawasannya on daily basis oleh BGN,” kata BGS.

Kemudian, Kemenkes dan BPOM akan melapis pengawasan itu atau eksternal kepada kepala dapur MBG.

Pengawasan ini akan dilakukan seminggu sekali.

“Peran Kemenkes dan BPOM di sini. Nanti kami akan melapis, melakukan pengawasan eksternal kepada dapur MBG, kami akan lakukan seminggu sekali,” ujar Budi.

Ditambahkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, pemerintah terus memastikan program MBG berjalan aman, laik dan sesuai SOP dan tepat sasaran.

Baca juga: Keracunan Massal MBG, Pelanggaran HAM atau Kelalaian Teknis? Ini Kata Dosen UGM dan Natalius Pigai

MBG adalah hak dasar warga negara dalam memenuhi asupan gizi yang layak agar menjadi generasi unggul masa yang akan datang.

“Program ini tentu kata Bapak Presiden akan memberikan dampak yang luas, juga tantangannya tidak ringan dan banyak kekurangan. Komitmen pemerintah jelas, respon cepat. Bapak Presiden tegas, perbaiki sistem, perkuat tata kelola, MBG secara menyeluruh,” kata Zulhas. (*)