Pemangkasan Dana Transfer Daerah
Pernyataan Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud Usai Bertemu Menkeu Purbaya Perjuangkan Dana Bagi Hasil
Pernyataan Gubernur Kaltim, Rudy Masud usai bertemu Menkeu Purbaya perjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH).
Penulis: Raynaldi Paskalis | Editor: Amalia Husnul A
“Kalau lihat dari proporsional, semakin besar kontribusinya, pasti semakin besar kepotongannya. Kira-kira begitu, sederhana itu.
Itu kan semacam pukul rata berapa persen, tapi juga dilihat kebutuhan daerahnya,” jelasnya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.
Selanjutnya, Menkeu Purbaya menegaskan Pemerintah tetap memprioritaskan pengelolaan fiskal yang disiplin di tengah perlambatan ekonomi.
Purbaya menambahkan, langkah menjaga defisit di bawah 3 persen penting untuk menghindari ketidakseimbangan fiskal yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi nasional.
"Saya jaga semuanya dulu. Saya optimalkan belanja, saya optimalkan pendapatan. Saya hilangkan gangguan di bisnis," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.
Meski begitu, Menkeu tidak menutup kemungkinan akan melakukan evaluasi terhadap alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) jika kondisi ekonomi nasional membaik dan pendapatan negara meningkat.
"Pada dasarnya tergantung mereka (pemda) sendiri mau seperti apa ke depan. Kalau mereka bagus, mereka bisa meyakinkan pimpinan.
Saya juga punya senjata tambahan untuk menjelaskan bahwa harusnya seperti ini lagi (TKD naik)," jelasnya.
Namun, Purbaya juga menegaskan ada syaratnya.
"Syaratnya adalah belanjanya jangan melenceng-melenceng," katanya.
Baca juga: DPR RI Kawal DBH agar Tak Dipangkas, Syafruddin: Ini Hak Daerah Penghasil
(TribunKaltim.co/Raynaldi Paskalis/kompas.com)
Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram
Ada Rudy Mas'ud, Daftar 18 Gubernur yang Protes Menkeu soal Pemotongan Dana Transfer Daerah |
![]() |
---|
Bupati PPU Mudyat Noor dan AKPSI Desak Pemerintah Pusat Tuntaskan Masalah DBH Sawit |
![]() |
---|
DPR Setuju Permintaan Menkeu, Anggaran TKD 2026 Ditambah, Kaltim Harap Dana Bagi Hasil tak Dipangkas |
![]() |
---|
Apa Itu UU HKPD? Disebut Walikota Bontang, Neni Moerniaeni saat Soroti Pemangkasan Dana Bagi Hasil |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.