Seno Aji Tetap Pegang Janji, Gratis Pol dan Jospol Jadi Prioritas Meski TKD Kaltim Anjlok

"Kami diminta oleh Pak Gubernur untuk menyesuaikan program kegiatan, karena ada pemangkasan anggaran dari pusat. Jadi kami sedang melakukan simulasi," ujar Yusliando.

Yusliando menegaskan bahwa meski ada pemangkasan, program-program yang merupakan bagian dari
visi-misi kepala daerah akan tetap menjadi prioritas utama dan diupayakan untuk tetap dapat terlaksana
dengan baik.

"Yang pasti, janji kepala daerah harus tetap dipenuhi. Visi-misi tetap jadi pedoman utama," pungkasnya.

Berlaku di APBD 2026

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud menekankan bahwa soal efisiensi anggaran, akan diberlakukan pada APBD Murni 2026 mendatang.

Hasil pertemuan Gubernur Kaltim bersama para kepala daerah lain yang tergabung di Asosiasi Persatuan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ke Menkeu Purbaya juga akan dibahas lebih lanjut.

Terpenting, bicara proyeksi pemotongan hampir 4,6 triliun di APBD 2026 mendatang, bisa berpeluang akan diracik ulang.

Pasalnya, APBD 2026 sudah dibahas dan telah terkunci pada angka Rp21,35 triliun setelah adanya kesepakatan DPRD serta Pemprov.

Disini angka pendapatan transfer tercatat Rp9,33 triliun, jika terpotong 75 persen, maka jumlahnya tepat Rp2,3 triliun yang merupakan angka proyeksi hasil dari pemangkasan.

Baca juga: Dana TKD Kutim 2026 Dipangkas 70 Persen, Proyek Multi Years Contract Potensi Dikurangi

Hitungan kasarnya, jika mengacu pada proyeksi pemotongan 75 persen yang pernah diungkapkan Ketua DPRD dan Gubernur, maka angkanya mendekati proyeksi tersebut.

“Efisiensi itu di 2026. Iya (Rp2,3 triliun), nanti di tahun 2026 murni,” ungkapnya, Rabu (8/10).

Informasi sementara, DBH yang diperoleh Kaltim, yang semula sekitar Rp8-9 triliun bisa melorot ke angka Rp2 triliun.

Penurunan TKD tentu berdampak ke kemampuan daerah menjalankan program pembangunan.

DPRD sendiri ungkap politikus Golkar ini, tetap memastikan jalannya program prioritas berjalan.

Serta melihat skala prioritas kepala daerah, sehingga dalam sisi penganggaran dan fungsi pengawasan bisa
dijalankan oleh komisi masing–masing yang membidangi, memastikan agar pembangunan menyasar ke
masyarakat tetap berjalan.