POPULER KALTIM: Rudy Mas'ud Temui Menkeu, Harga Telur di Balikpapan Naik, Penipuan Oknum ASN Bontang

Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Jambi Al Haris mengatakan, pada pertemuan tersebut berbagai kepala daerah menumpahkan keluh kesahnya ke Bendahara Negara.

Pasalnya, penurunan TKD 2026 yang dialami oleh banyak pemerintah daerah (pemda) menimbulkan dampak ke belanja daerah. Terlebih bagi pemda yang pendapatan asli daerah (PAD) kecil. 

"Kami hari ini sengaja dari APPSI, sengaja meminta waktu Pak Menteri untuk kami bercerita tentang keluh-kesah kami di daerah. Karena dengan TKD yang dikirim ke daerah luar biasa turunnya.

Makanya dari itu semua daerah tadi menyampaikan apa-apa yang dirasakan di daerahnya masing-masing terkait dengan keberlangsungan pembangunan di daerahnya," ujar Haris setelah pertemuan.

Penurunan anggaran TKD 2025 membuat tidak sedikit pemda yang bakal kesulitan untuk menggaji pegawai dan melaksanakan program pembangunan daerah.

Haris mengungkapkan, di Provinsi Jambi sendiri alokasi anggaran TKD berkurang dari sebesar Rp 4,6 triliun pada tahun ini menjadi Rp 3,1 triliun.

Pengurangan ini berasal dari dana alokasi khusus (DAU), dana bagi hasil (DBH), maupun anggaran tunda salur.

Dia khawatir kondisi ini bakal mempengaruhi kinerja pegawai pemda menjadi tidak maksimal. 

"Sulit mereka untuk mengembangkan daerahnya. Apalagi bicara visi misi, yang penting roda pemerintahan jalan aja oke lah itu, ya kan? Artinya apa? Jangan sampai yang hak pegawai terganggu karena berdampak kepada kinerja daerah nantinya. Itu masalahnya," ungkapnya.

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menambahkan, banyak kepala daerah yang baru dilantik yang membutuhkan anggaran untuk merealisasikan janji-janji kampanye mereka.

"Tentu kita berharap bahwa alokasi anggaran yang cukup itu bisa merealisasikan apa yang kita lakukan, apalagi hampir semua visi-misi kita itu juga
sejalan dengan astacita Bapak Presiden," kata Anwar.

Seusai bertemu Menteri Keuangan, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, menyampaikan optimismenya setelah berdiskusi langsung dengan Menkeu.

“Kita berdoa, Pak Menteri sedang menganalisis dan mengevaluasi data. Insyaallah akan ada APBN Perubahan yang segera disinkronkan,” ujarnya.

Rudy Masud mengungkapkan, sebelumnya Kaltim menerima Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp6 triliun hingga Rp7 triliun.  Namun, tahun ini alokasinya turun signifikan menjadi sekitar Rp1,6 triliun.

Ia menegaskan, daerah penghasil sumber daya alam seperti Kaltim sudah sepatutnya mendapat perhatian dan porsi yang lebih besar dari pemerintah pusat.