DPRD Balikpapan Dorong Kewenangan Kelurahan Diperluas demi Pelayanan Publik yang Lebih Cepat

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pelayanan publik di Balikpapan dinilai masih terkendala rantai birokrasi yang panjang. 

Karena itu, Komisi I DPRD Kota Balikpapan menilai pelayanan akan berjalan lebih efektif jika kewenangan di tingkat kelurahan diperluas, sehingga permasalahan masyarakat dapat diselesaikan lebih cepat tanpa harus menunggu instruksi dari instansi di atasnya.

Koordinator Komisi I DPRD Balikpapan, Yono Suherman, menegaskan bahwa pembenahan sistem pelayanan publik harus dimulai dari lingkungan terdekat warga.

Menurutnya, selama ini banyak keluhan warga yang tertunda penyelesaiannya karena keterbatasan kewenangan pihak kelurahan serta tumpang tindihnya tugas antarinstansi.

Akibatnya, masalah sederhana pun membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan.

Baca juga: Wawali Bagus Tutup Festival Guru dan Tenaga Kependidikan Balikpapan, Perkuat Kolaborasi dan Kualitas

"Lampu jalan mati atau got tersumbat seharusnya bisa langsung ditangani di tingkat kelurahan tanpa menunggu instruksi dari atas," ujar Yono.

Ia menegaskan, pelayanan publik yang efektif harus dimulai dari lingkungan terdekat warga.

Menurut Yono, dengan memperkuat posisi kelurahan, pemerintah daerah bisa mempercepat respon.

Pada gilirannya, perlahan menekan praktik saling lempar tanggung jawab antar instansi.

"Kalau kelurahan diberi ruang bertindak lebih luas, maka masalah kecil bisa segera diselesaikan. Ini bukan soal administrasi, tapi soal kecepatan dan tanggung jawab," tegasnya.

Baca juga: Pelabuhan Kampung Baru Balikpapan Butuh Revitalisasi, Kondisi Dermaga Mengkhawatirkan

Selain memperluas kewenangan, Yono juga menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi agar pelayanan tidak terhambat akibat prosedur yang berlapis.

Ia mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan keluhan.

"Masyarakat cukup melapor lewat aplikasi atau call center, nanti petugas bisa langsung turun. Tidak perlu bolak-balik ke kantor hanya untuk urusan kecil," tandas politikus NasDem tersebut. (*)