Sejarah Kaltim Hari Ini, Kabupaten Kutim Genap Berusia 26 Tahun, Fokus Pembangunan hingga Pelosok

Ia menilai, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan.

“Yang beda, tahun ini kita memiliki semangat karena tahun ini kita mempunyai kemampuan fiskal, maka ini kesempatan untuk bangun infrastruktur yang paling utama sampai ke Sandaran, Busang, dan Long Mesangat,” tuturnya.

Dengan peningkatan kemampuan fiskal dan dukungan masyarakat, Pemkab Kutai Timur optimistis mampu mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

Semangat “Kerja, kerja, dan kerja” menjadi dasar pemerintah daerah untuk membawa Kutai Timur menuju masa depan yang lebih tangguh, mandiri, dan berdaya saing.

Pesan Sultan Kutai 

Upacara HUT ke-26 Kutim dihadiri juga Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura XXI, Adji Muhammad Arifin.

Momen sakral itu menjadi tanda Kutai Timur telah memasuki usia seperempat abad. 

Namun, dengan wilayah yang luasnya mencapai kurang lebih 35 ribu kilometer persegi itu, kondisi infrastruktur masih kurang.

Ditambah jumlah penduduk yang terus meningkat, 456 ribuan per semester I tahun 2025, tentu membawa adat, budaya dan suku yang beragam.

"Awalnya Kutai Timur masuk Kutai Kartanegara, lalu sudah pecah, ini perkembangannya luar biasa, pesannya masyarakat agar bersamaan walaupun berbeda suku, ataupun berbeda negara, maka bersatulah masuk disini (Kutim)," ujar Sultan Adji, Minggu (12/10/2025).

Ia memaklumi apabila di usia yang ke-26, Kabupaten Kutim masih memiliki permasalahan dengan tetangga wilayah Kabupaten/Kota yang lain, sama halnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang juga sampai saat ini masih memiliki masalah tapal batas dengan wilayah lain.

Sultan Adji tidak menanggapi terlalu jauh soal permasalahan tapal batas antara Kutai Timur dengan Kota Bontang yang sampai saat ini masih terus dilanjutkan oleh masyarakat.

Akan tetapi, ia meminta agar permasalahan tapal batas tersebut diselesaikan dengan baik antar Kepala Daerah yang memiliki wewenang.

Baginya, permasalahan tapal batas bisa diselesaikan dengan baik antar Kepala Daerah.

Namun apabila masalah tersebut menjadi panas, atau tidak urung usai maka ada indikasi provokator.

"Kalau memanas mungkin ada provokator, mungkin sesama Kepala Daerah harus saling berdamai untuk kepentingan warga dan masyarakat kita bersama," katanya.

Sejarah Kutim